RN- Kementerian Kesehatan meminta agar masyarakat tidak lagi mengunakan aplikasi electronic-Health Alert Card (eHAC) dan menghapusnya. Seruan ini dikeluarkan pasca munculnya isu bahwa data masyarakat penguna aplikasi eHAC tersebut bocor. Namun berita ini diturunkan aplikasi eHAC masih dapat diakses di playstore.
"Pemerintah meminta masyarakat untuk menghapus, menghilangkan, men-delete, atau uninstall aplikasi eHAC yang lama, yang terpisah," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Anas Ma'ruf, Selasa (31/8/2021).
Hal ini mendapat tanggapan keras dari Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan. Menurutnya pemerintah tidak pernah peduli dengan keamanan data masyarakat, dan atas kelalaian ini dirinya meminta agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Komunikasi dan Informasi.
BERITA TERKAIT :Bangun Koalisi Besar Bersama PDIP, Wali Kota Tangsel Siap Nyeruduk
Mau Sukses Merantau Ke Jakarta, Ini Pesan Pj Gubernur HBH Untuk Pendatang
"Ini sudah kesekian kali data pribadi masyarakat itu kebobolan. Sebelumnya masyarakat selalu dirugikan dengan data pribadinya yang diperjual belikan, dan pemerintah seolah menutup mata. Hemat saya ini adalah tupoksi Menkominfo, dan dia terbukti tidak mampu dijabatan itu. Harus segera di copot," tegas Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada media, Selasa (31/8).
Pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini menyatakan bahwa semua program pemerintah terkait data masyarakat harusnya ditanggani oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai penanggungjawab server data masyarakat. Namun dirinya menyayangkan sikap kementerian yang kerap lepas tangan dengan alasan program tersebut adalah program kerjasama antar kementerian.
"Seperti eHAC ini kan kerjasama antar kominfo dan menkes. Jadi mereka ini selalu berlindung dibalik kata 'kerjasama' untuk saling buang badan ketika ada masalah," paparnya.
Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa dirinya sejak lama telah mendorong adanya undang-undang perlindungan data masyarakat, namun DPR dan Pemerintah tidak melihat hal tersebut sebagai hal yang urgensi karena tidak ada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Saya sudah katakan ini sejak lama, tapi nyatanya ngak ada dalam prolegnas. Artinya ini tidak dianggap penting," imbuhnya.
Kang Tamil mengatakan bahwa kebobolan data eHAC ini menambah deretan kegagalan Menteri Komunikasi dan Informasi. Mulai dari tidak mampunya kominfo menanggulagi Hoax, ditambah tidak mampunya kominfo menyebarluaskan penjelasan konkret program pemerintah, hingga saat ini kebobolan data eHAC.
"Ini memperkuat hipotesa saya bahwa Om Plate itu ngak mampu di Kominfo. Sadar dirilah, itu posisi vital, jangan terus harus jadi porsi politik. Berikan kepada yang ahli. Pak Jokowi saya kira perlu perhatikan ini," tutup Kang Tamil.
