Soal Disdik DKI Dilaporkan Paling Bermasalah, Begini Kata Anggota Komisi E Fraksi Gerindra

RN - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta tengah menjadi sorotan lantaran laporan oleh Ombudsman menyebutkan bahwa Disdik DKI banyak dikeluhkan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rany Mauliani menduga laporan dimaksud Ombudsman terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru yang sempat mengalami kendala. Pasalnya, Rany saat itu juga menerima banyak keluhan masyarakat terkait itu.

Selain soal PPDB, Rany juga mengungkapkan bahwa keluhan banyak bermunculan soal ijazah yang tertahan.

"Sepanjang yang saya ketahui iyaa banyak laporan pada saat PPDB online berlangsung. Sisanya biasanya perihal ijazah yang tertahan dan lain-lain," ujar Rany saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Meski demikian, kata Rani, untuk memastikan perihal apa saja yang dikeluhkan masyarakat, pihaknya akan menelusuri laporan dari Ombudsman tersebut.

"Yaa kita check dulu yang dikeluhkannya apa, kali hanya persoalan PPDB online kan berarti yang dikeluhkan 1 hal oleh banyak masyarakat gitu," kata anggota Komisi yang membidangi pendidikan itu.

Ia pun meminta Pemprov DKI secara berkala melakukan evaluasi untuk setiap program yang diluncurkan, terlebih soal laporan Ombudsman terkait Disdik DKI tersebut.

"Bagaimana pun setiap program pasti akan ada kendala dan permasalahannya untuk itu mohon kiranya ada evaluasi maupun perbaikan sistem secara berkala agar dapat tercapai target yg diinginkan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima ORI, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat.

Dia menyebut, pengaduan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang diterima pihaknya mencapai 59 laporan. Angka itu jauh lebih tinggi ketimbang instansi terlapor yang berada di urutan kedua, yakni Polda Metro Jaya, dengan 12 laporan

"Substansi pengaduan dari masyarakat di wilayah Jakarta Raya yakni pendidikan, agraria, kepolisian, permukiman dan perumahan, maupun kesehatan," ujarnya di Jakarta dikutip pada Jumat (13/8).

"Sementara bentuk praktik malaadministrasi yang terjadi berupa penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, serta tidak memberikan pelayanan," sambungnya.