Ngaku Salah Soal Barang KW, Tapi Esensinya Masih Setengah Plagiat

RN –  Setelah menimbulkan gelombang kritik publik, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, akhirnya buka suara dan meminta maaf atas pernyataannya yang sempat menghebohkan terkait ajakan agar pelaku usaha kecil meniru atau membuat barang tiruan alias KW.

Dalam konferensi pers di kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Rabu (22/10), Maman mengakui bahwa ucapannya memang salah tafsir dan keliru dalam penyampaian. Ia menegaskan tak bermaksud mendorong UMKM untuk memproduksi barang palsu, melainkan mengajak pelaku usaha meniru konsep sukses luar negeri dengan cara kreatif dan bermoral.

“Respons publik banyak sekali, rata-rata memang menyayangkan dan mengkritisi terkait isu barang KW ini. Saya atas nama pribadi meminta maaf kalau sampai misalnya dipersepsikannya seperti itu,’’ ujar Maman dengan nada menyesal. Ia mengklaim, maksud sebenarnya adalah mendorong UMKM untuk belajar dari produk populer, lalu mengembangkan versi lokal melalui pendekatan ‘Amati, Tiru, Modifikasi (ATM)’ agar punya daya saing tinggi di pasar.

BERITA TERKAIT :
Busana Muslim Dikuasai China, Barang Ilegal Bakal Dibasmi 

---

Namun, klarifikasi itu belum sepenuhnya meredam sorotan publik. Di media sosial, warganet menilai pernyataan Maman mencerminkan minimnya sensitivitas pejabat terhadap etika bisnis dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kritik pun bermunculan, menuding pemerintah seolah membiarkan budaya plagiat dibungkus inovasi, bukannya memberi dukungan nyata lewat riset, pelatihan desain, dan pembiayaan produksi.

Banyak pihak juga menyindir bahwa “ATM versi pejabat” ini justru mengerdilkan semangat orisinalitas pelaku UMKM yang selama ini berjuang keras menciptakan produk autentik di tengah keterbatasan modal dan tekanan pasar global.

“Kalau pejabatnya saja bilang boleh tiru, apa kabar brand lokal yang sedang tumbuh?,” tulis salah satu komentar viral di X (Twitter).

Permintaan maaf Maman dianggap langkah tepat, tapi juga memperlihatkan betapa mudahnya narasi ‘inovasi’ disalahartikan menjadi pembenaran untuk menjiplak. Di tengah upaya pemerintah mendorong ekspor dan memperkuat citra produk lokal, ucapan seperti itu bisa menjadi boomerang kebijakan yang merusak kepercayaan publik dan reputasi UMKM Indonesia di mata dunia.