Ini Tanggapan Kabag Humas Pemkot Bekasi Terkait Data Base Pelaksanaan Vaksinasi Massal
RN - Menyikapi pemberitaan terkait kena semprot Wapres, Pemkot Bekasi belum menyerahkan data base pelaksanaan vaksinasi massal, ini tanggapan Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.
Kabag Humas Kota Bekasi/PPID Utama Pemerintah Kota Bekasi, Sajekti Rubiyah, SE menegaskan, tuduhan pihak BAS Bekasi Raya terhadap kinerja atau lebih detil tidak menyerahkan data pencatatan vaksinasi Pemkot Bekasi kami menilai tidak berdasar.
"Hal ini merujuk dalam paragraf berita Wapres KH. Ma'ruf Amien melakukan rapat evaluasi pelaksanaan Vaksinasi Massal diwilayah Jabodetabek awal Agustus lalu hanya Kota Bekasi yang datanya kosong alias belum melaporkan data Vaksinasi Massal tersebut," tegas Yekti kepada radarnonstop.co, Senin (9/8/2021).
BERITA TERKAIT :Kena Masalah, Akun Tiktok Herkos Voters Dilaporkan ke Polres Kota Bekasi
Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional
Yekti menjelaskan, Dinas Kesehatan Kota Bekasi melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 baik secara rutin maupun massal diinput melalui aplikasi P-Care yang disediakan oleh Pemerintah Pusat sebagai laporan dan untuk mendapatkan sertifikat Vaksin. Data tersebut diproses secara otomatis hingga tingkat pusat. Sistem dashboard tingkat pusat akan melakukan rekapitulasi perhitungan hasil layanan.
"Infografik hasil pengolahan data yang diinput tersebut dapat diakses oleh fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan serta dapat diunduh dan dicetak sebagai laporan kegiatan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan," terang Yekti.
Yekti menjelaskan, Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan Program Vaksinasi sesuai petunjuk dan pedoman Pencatatan dan Pelaporan Vaksinasi Covid-19 berdasarkan arahan Subdit Imunisasi, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI.
"Sebagaimana petunjuk tersebut, Pemkot Bekasi telah membekali petugas kesehatan dengan pemahaman mengenai pencatatan dan pelaporan vaksinasi Covid-19. Tujuan pencatatan yakni sebagai dokumentasi proses layanan vaksinasi, dokumentasi hasil kegiatan (cakupan, penggunaan vaksin dan logistik) dan bahan untuk analisa dan pemberian umpan balik," terangnya.
Sampai dengan saat ini, sambung Yekti, alur dan mekanisme pencatatan pelayanan juga dilaksanakan dengan baik dan pencatatan hasil pelayanan vaksinasi menggunakan aplikasi PCare dilakukan pada saat pelayanan vaksinasi Covid-19. Penginputan data tersebut dilakukan secara daring pada saat pelayanan berlangsung atau di hari yang sama. Data langsung diproses secara otomatis hingga tingkat pusat. Sistem dashboard di tingkat pusat akan merekapitulasi perhitungan hasil layanan.
"Keterangan ini sebagai klarifikasi pemberitaan media tersebut. Dan tuduhan terhadap kinerja kegiatan Pemkot Bekasi tidak melaporkan data vaksinasi kepada pemerintah pusat kami anggap pemberitaan yang salah," paparnya.
Berdasarkan hasil koordinasi dan informasi rilis resmi dari Biro Pers Presiden, lanjut Yekti, tidak ada pernyataan dalam rilis tersebut yang menyebutkan hanya Kota Bekasi belum menyampaikan laporan Vaksinasi. Publikasi Informasi Biro Pers, Media dan Informasi, Setwapres telah dipublikasikan secara utuh pada laman www.wapresri.go.id.
"Dalam keterangan resmi tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan pengarahan kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi yang dilakukan melalui konferensi video, Senin (02/08/2021)," ujarnya.
Yekti menambahkan, dalam sebuah pemberitaan Wapres KH Ma'ruf Amin menyatakan arahannya agar percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Aglomerasi dari hulu ke hilir perlu didorong. Dan penanganan Pandemi Covid-19 di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek, Perlu Koordinasi dan Kolaborasi AntarGubernur.
