RN - Dinas Sosial DKI Jakarta melakukan refocusing anggaran sebesar Rp623 miliar untuk Bantuan Sosial Tunai (BST). Nantinya, masing-masing penerima akan mendapat Rp600.000.
Nilai itu pemberian untuk dua bulan yakni Mei dan Juni yang seharusnya tiap bulan mendapat Rp300.000.
Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, mengatakan refocusing anggaran yang dilakukan Dinas Sosial disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Edi Sumantri melalui sambungan telepon.
BERITA TERKAIT :"Sudah dilakukan refocusing. Dari mana? Salah satunya dari refocusing kegiatan fisik di Dinsos, seperti rehab panti didrop, kemudian rehab sekolah, jadi tidak prioritas, dapatlah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp623 Miliar," ucap Mujiyono, Selasa (13/7).
Pencairan BST akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, Pemprov DKI belum bisa mengeksekusi pencairan bantuan lantaran masih menunggu kendala teknis dari pemerintah pusat.
Contoh kendala teknis yaitu, pencairan masih menggunakan fasilitas Kantor Pos dibanding Bank DKI. Sedangkan tidak semua wilayah terdapat unit pelayanan Kantor Pos.
Mujiyono menuturkan, Pemprov DKI ingin agar distribusi BST dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah administrasi Jakarta.
"Yang Kepulauan Seribu sama Jakarta Timur itu bebannya APBD Pemprov DKI Jakarta, lainnya pemerintah pusat, hitungan dulu saja. Harus tunggu wilayah lain dulu biar barengan," jelas Mujiyono.
Dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial, mengklaim telah melakukan pembaruan data penerima BST di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Prioritas penyaluran BST di daerah yang menerapkan PPKM darurat dan tempat lainnya dengan memanfaatkan teknologi. Untuk penyaluran BST Bulan Mei-Juni sekaligus akan diterima oleh penerima sebanyak Rp600.000 ditambah dengan beras 10 kilogram dari Bulog.
"Penerima BST dan PKH menerima beras sebanyak 10 kilogram yang disalurkan oleh pihak Bulog, bukan oleh bank ya," ujar Menteri Sosial Tri Risma Harini.
Untuk penyaluran BST melalui PT Pos Indonesia, PKH akan disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Negara (Himbara), serta beras melalui Perum Bulog.
"Penyaluran sudah dimulai sejak pekan lalu secara bertahap usai dilakukan pembaruan DTKS," kata Risma.