Aneh Ya, Di Indonesia Ada Juga Zionis Yahudi Nusantara Yang Nyinyir
RN - Adanya pendukung Zionis Yahudi di Indonesia ternyata benar. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyesalkan munculnya kelompok/individu yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina.
HNW mengatakan masih ada sekelompok masyarakat yang 'nyinyir' terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina kendati mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.
"Padahal, dahulu perjuangan kemerdekaan Indonesia didukung oleh warga Palestina. Bahkan kini masyarakat internasional di berbagai negara yang mayoritasnya non muslim menyelenggarakan demo besar-besaran untuk membela Palestina dan menolak kejahatan kemanusiaan Israel. Demonstrasi besar lintas agama, etnis dan golongan itu terjadi Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Jepang, hingga Australia," ungkap HNW dalam keterangannya, Selasa (18/5/2021).
BERITA TERKAIT :Hore, Tangkap PM Israel Benjamin Netanyahu Meluas
Israel Bom Rusun Di Gaza, Ratusan Mayat Bergelimpangan
Wawasan kebangsaan yang menyimpang itu kata HNW, tidak sesuai dengan wawasan dan komitmen kebangsaan yang diwariskan oleh Bapak-Bapak Bangsa Indonesia, seperti Bung Karno dan Pembukaan UUD 45, yang secara konsisten menjadi sikap resmi NKRI dari satu presiden ke presiden berikutnya.
"Sikap Presiden Jokowi dan Bu Menlu RI konsisten melanjutkan sikap dan wawasan kebangsaan Indonesia yang benar, beliau-beliau dengan sangat tegas dan jelas membela dan mendukung perjuangan Palestina dan menolak penjajahan Israel. Begitulah wawasan kebangsaan Indonesia yang benar," ujarnya.
Lebih lanjut, HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai sikap para pendukung penjajah Israel yang di Indonesia sering disebut sebagai 'zionis nusantara' itu juga tidak sejalan dengan sikap kelompok-kelompok masyarakat moderat di Indonesia. Seperti, PB NU dan PP Muhammadiyah yang merupakan cerminan mayoritas bangsa. Serta partai politik seperti PKS, perwakilan rakyat di DPR dan MPR.
"Gaung penolakan kejahatan kemanusiaan dan penjajahan oleh Israel atas Palestina, selalu terdengar jelas dari Indonesia. DPR, MPR, BKSAP, PBNU dan Muhammadiyah sudah membuat pernyataan penolakan yang keras. PKS bahkan mengirim surat terbuka kepada Presiden AS Joe Biden yang merupakan pendukung utama Israel. Agar penjajahan dan pelanggaran HAM oleh Israel terhadap bangsa Palestina sejak tahun 1948, jauh-jauh hari sebelum lahirnya HAMAS itu, bisa dikoreksi, dihentikan dan diberikan sanksi," tambahnya.
HNW menilai langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia terkait Palestina perlu diapresiasi karena istiqamah sesuai amanat konstitusi dan warisan kenegarawanan Bapak Bangsa.
"Sejak dahulu, Presiden Soekarno sudah sangat jelas menggariskan sikap bangsa Indonesia menolak Israel sebagai negara penjajah dengan tidak mengundang Israel di Konferensi Asia Afrika Bandung tahun 1955, dan Asian Games di Jakarta, tahun 1962. Kata beliau, selama Israel masih menjajah dan Palestina tidak merdeka, maka Indonesia tidak akan buka hubungan dengan Israel," tukasnya.
Menurut HNW, wawasan kebangsaan yang benar yang dicontohkan oleh Presiden Soekarno ini seharusnya dipahami secara utuh dan dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia.
"Presiden Soekarno dengan demikian telah meletakkan pondasi kebangsaan sesuai Pancasila, membantu perjuangan bangsa Palestina, dan menolak penjajahan oleh Israel. itu lah wawasan kebangsaan yang benar," ujarnya.
HNW menilai tuduhan membantu perjuangan Palestina adalah membantu terorisme adalah bohong dan tidak benar. Bisa jadi tuduhan itu sengaja disampaikan untuk pengalihan isu dari fakta lain bahwa justru AS yang memberikan bantuan dana untuk kepentingan militer Israel setiap tahunnya sebesar US$ 3,8 miliar.
Bahkan saat konflik terakhir terjadi di Gaza, imbuhnya, Pemerintah AS membantu pendanaan militer Israel sebesar US$ 735 juta. Dengan bantuan dana dan politik seperti itulah militer Israel secara brutal melakukan teror mem-backup perampasan tanah dan rumah warga Syaikh Jarrah di Jerusalem Timur, menyerbu jemaah salat Tarawih dan I'tikaf di Masjid Al Aqsha. Serta membombardir Gaza dengan serangan udara dan laut yang korbannya selain kalangan perempuan, anak-anak juga media.
"Bantuan Indonesia tidak terkait dengan terorisme, bantuan Indonesia dalam diplomasi di lembaga-lembaga internasional, bantuan sosial kemanusiaan seperti membuat rumah sakit, sekolah, logistik, jelas sangat terkait dengan kemanusiaan, dan tidak terkait dengan terorisme," jelasnya.
HNW berharap Presiden Joko Widodo mengambil peran yang lebih besar dalam mengatasi masalah tersebut.
"Karena Indonesia diterima oleh negara-negara OKI dan juga PBB. Perlu ada langkah yang lebih berani dan tegas, jangan sampai Dewan Keamanan PBB tidak memberikan sanksi kepada Israel terkait kejahatan yang dilakukannya tersebut," ujarnya.
Salah satu caranya adalah dengan segera berkomunikasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengingatkan dukungan yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel dapat membuat bangsa Yahudi meyakini bisa berbuat apapun sekali pun melanggar konvensi internasional dan HAM. Menurut HNW, Presiden Jokowi juga bisa meminta bantuan kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia internasional dan dikenal dekat dengan Presiden Biden, seperti Jusuf Kalla.
"Saya usulkan agar Presiden Jokowi segera berkomunikasi langsung dengan Presiden Biden, atau apabila diperlukan meminta bantuan Pak Jusuf Kalla selaku sahabat Biden. Agar tragedi kemanusiaan di Palestina diakhiri, agar keadilan dan perdamaian bisa diwujudkan. Karena Israel tentu akan mendengarkan sikap dari Joe Biden, Presiden AS," ujarnya.
