Tuntutan Mengganti Ketua dan Sekretaris Plt Partai Golkar Kota Bekasi Dinilai Tidak Berdasar dan Mengada-ada
RN - Suhu di tubuh Partai Golkar Kota Bekasi semakin panas. Beberapa Pengurus Kecamatan dan Kelurahan seperti di mobilisasi dan diorganisir mendatangi kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat dengan tuntutan mengganti personil Pelaksana Tugas (PLT) Partai Golkar Kota Bekasi.
Zahrudin, Penggagas Majelis Penyelamat Partai Golkar Kota Bekasi mengaku melihat aksi yang dilakukan oleh beberapa orang Pengurus Golkar Kecamatan dan Kelurahan itu jelas-jelas ditunggangi.
"Tuntutan mereka mengganti Ketua dan Sekretaris PLT tidak berdasar dan mengada-ada. PLT DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang di Ketuai oleh Aria Girinaya dan jabatan Sekretaris oleh M. Amin Fauzi masih seumur jagung dan baru melakasanakan 3 kali konsolidasi dengan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi, Pengurus PK dan Ormas Pendiri dan didirikan Partai Golkar dan selanjutnya dengan para sesepuh Partai Golkar Kota Bekasi. Jadi, menjadi aneh dan lucu ketika apa yang dilakukan oleh Ketua PLT DPD Partai Golkar Kota Bekasi dianggap salah dan menyalahi aturan hingga harus diganti," ungkap Zahrudin, Senin (3/5/2021).
BERITA TERKAIT :Golkar Sudah Disahkan Kemkum, Gugatan Ke Bahlil Tetap Jalan
Kena Masalah, Akun Tiktok Herkos Voters Dilaporkan ke Polres Kota Bekasi
Zahrudin menambahkan, belum ada satupun produk kebijakan dari PLT yang bisa dianggap bentuk pelanggaran Organisasi hingga harus memunculkan tuntutan penggantian.
"Kalau saya lihat, ini sudah mengarah kepada politik like or dislike, sebuah sikap ketidak sukaan sebagian Oknum Kader GOLKAR didasari karena telah diberhentikannya paket PLT yang sebelumnya ditugaskan di DPD PG Kota Bekasi, tapi mendapat gugatan ke Mahkamah Partai dengan basis argumentasi Organisasi yang jelas tidak berdasar asumsi-asumsi seperti sekarang ini. Salah satunya adalah dengan melakukan kebijakan Organisasi seperti memperpanjang sebagian PK dan mem-PLT-kan sebagian lainnya tanpa melewati mekanisme Organisasi Partai," tegas Zahrudin.
Ada hal yang fatal menurut saya, sambung Zahrudin, 1 hari sebelum mereka (oknum Kader PG Kota Bekasi) melakukan aksi, PLT DPD PG Kota Bekasi mengundang mereka seluruh PK dan PL se Kota Bekasi untuk silaturrahmi dalam rangka konsolidasi PLT dengan seluruh jajaran termasuk dengan Fraksi PG. Adanya tekanan kepada pihak hotel tempat pelaksanaan kegiatan tersebut karena alasan PROKES COVID-19, hingga mengakibatkan gagalnya acara tersebut digelar.
"Sudah tidak perlu ditutup-tutupi, ini ada intervensi pihak luar kepada Partai GOLKAR, dan ini sudah merusak marwah Partai. Kenapa pihak Pemerintah dalam hal ini Satgas Covid-19 Kota Bekasi tidak melakukan Koordinasi dengan Plt DPD Partai GOLKAR Kota Bekasi? Saya meminta kepada Plt DPD PG Kota Bekasi dan DPD PG Provinsi Jawa Barat untuk bersikap tegas tentang masalah ini, karena ini masalah yang serius dan tidak main-main," ujar Zahrudin dengan nada serius.
Senada dengan Zahrudin, Yusuf Nasih salah satu Sesepuh Partai Golkar Kota Bekasi menilai apa yang dilakukan oleh PLT DPD PG Kota Bekasi yang dipimpin oleh Aria Girinaya sudah sesuai dengan mekanisme dan aspirasi Kader Golkar Kota Bekasi.
"Plt yang sekarang sangat memahami Organisasi kepartaian. Beliau kan di DPD PG Jabar menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan baru saja dipercaya menahkodai KOSGORO Jawa barat. Jadi, tuduhan dalam tuntutan yang kemarin ke DPD Jabar itu salah alamat dan tidak ada dasarnya. Berkaca dong, kemarin Plt dipimpin oleh Ade Puspitasari sudah benar ga secara Organisasi? Toh akhirnya Ade diganti sebagai Ketua Plt," papar Yunas - sapaan akrabnya.
Yunas pun berharap agar DPD Jabar melihat persoalan ini secara jernih. "Mana yang memang mau membesarkan Partai dan mana yang memang hanya memanfaatkan Partai untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya," imbuhnya.
