Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Takut Kena OTT KPK, Pemerintah Daerah Timbun Duit Rp 182 Triliun Di Bank 

NS/RN/NET | Minggu, 02 Mei 2021 - 00:14 WIB
Takut Kena OTT KPK, Pemerintah Daerah Timbun Duit Rp 182 Triliun Di Bank 
Ilustrasi
-

RN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal. Dia menilai banyak pemerintah daerah malah menyimpan duit di bank. 

Harusnya anggaran tersebut bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Kabar beredar, banyak pemerintah daerah enggan membelanjakan dana tersebut lantaran parno dengan KPK. 

Apalagi saat ini banyak kepala daerah yang kena cokok KPK. Rasa kecewa Jokowi disampaikan di depan para kepala daerah se-Indonesia. 

BERITA TERKAIT :
Benahi Sistem, Pelindo II Janji Bila Tak Sesuai Waktu KPI Supir Truk Dapat Kompensasi
Jokowi & Anies Kerja Bareng, Netizen: Ini Baru Pemimpin 

Jokowi mencatat jumlah anggaran pemerintah daerah yang masih di bank mencapai Rp 182 triliun dan terus meningkat.

"Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan ini mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini. Hati-hati, akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp 182 triliun. Tidak semakin turun, semakin naik. Naik 11,2%. Artinya tidak segera dibelanjakan, bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia, dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Padahal, perekonomian saat ini sudah hampir kembali normal. Banyak indikator ekonomi mulai membaik.

"Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten dan kota, segerakan yang namanya belanja pemda, belanja APBD, segerakan," seru Jokowi.

Menurutnya belanja pemerintah saat ini berpengaruh besar dalam perputaran roda ekonomi. Dia mencatat per Maret 2021 belanja pegawai baru 63% dan belanja modal baru 5,3%.

"Baru 5%. Padahal yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi," tegas Jokowi.

Jokowi pun sudah sering kali memberikan pesan kepada Mendagri agar mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk segera membelanjakan APBD, baik belanja pegawai maupun belanja modal.

"Tapi yang terpenting belanja modal. Ini disegerakan sehingga terjadi peredaran uang di daerah. Hati-hati, Rp 182 triliun ini uang yang sangat guede sekali. Ini kalau segera dibelanjakan, uang akan berputar di masyarakat akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil," tuturnya.