RN - Pasca pertemuan dengan Megawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim nampaknya mendapat kekuatan baru.
Sebab, beberapa politisi PDIP terkesan mulai membela Nadiem. Sebut saja, politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menyinggung kemungkinan ada pihak yang mengincar kursi Nadiem Makarim.
"Rumor, mungkin ada yang sedang ngincar kursi itu," kata Andreas Hugo kepada wartawan, Rabu (21/4/2021). Andreas menjawab pertanyaan soal sejumlah kritik ke Nadiem Makarim.
BERITA TERKAIT :Menurut Andreas Hugo, Nadiem sebagai Mendikbud mampu menjalankan program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Andreas menilai Nadiem tak relevan diganti dari jabatannya.
"Saya tidak melihat ada relevansi dan urgensinya untuk mengganti Nadiem. Selama dua tahun bermitra Nadiem sebagai menteri menerjemahkan pembangunan SDM yang merupakan program pemerintahan Jokowi dengan Merdeka Belajar yang sedang on going, peningkatan status guru-guru honor menjadi PPK dan sekarang sedang dipersiapkan Revisi UU Sisdiknas," ujar anggota Komisi X DPR RI itu.
Selain itu, Andreas Hugo juga menilai Nadiem cukup responsif di tengah pandemi. Nadiem dinilai mampu menjalankan program pendidikan di tengah pandemi.
"Selama pandemi ini Nadiem pun responsif dan fleksibel dalam menjalankan program-program pendidikan," ucapnya.
Soal siapa yang mengincar kursi Nadiem, Andreas menyebut pihak-pihak yang memainkan rumor itu. "Yang menciptakan rumor-rumor," imbuhnya.
Nadiem Makarim sebelumnya mengunggah foto pertemuannya dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di tengah isu reshuffle. Terlihat Nadiem melakukan swafoto dengan Presiden kelima RI itu.
"Ngobrol dua jam sama Bu Mega, diskusi strategi mempercepat Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila," tulis Nadiem, dalam caption foto unggahannya itu, seperti dilihat Selasa (20/4).
Sementara PPP terus menyerang Nadiem. Kali ini mereka lewat kasus hilangnya nama Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam kamus sejarah Indonesia menuai kontroversi.
PPP menyoroti sejumlah kontroversi yang terjadi di Kemendikbud belakangan ini. Waketum PPP Arsul Sani menyebut ada 3 kontroversi Kemendikbud dalam waktu yang berdekatan. Arsul mengatakan hal itu menambah beban politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Setidaknya ada 3 peristiwa beruntun dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang justru menambah atau menciptakan beban politik bagi Presiden Jokowi di mata segmen umat Islam tertentu," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).
Kontroversi itu, kata Arsul, di antaranya tak adanya frasa agama dalam draf peta jalan pendidikan nasional (PJPN). Kedua, hilangnya Pancasila dalam standar nasional pendidikan serta tidak adanya kisah tokoh KH Hasyim Asyari dalam kamus sejarah.
Ditambah lagi, saat ini jelas Arsul, hilangnya nama Gus Dur dalam kamus sejarah. Arsul heran.
"Jajaran Kemendikbud alih-alih mengurangi beban dan kecurigaan politik yang selama ini masih diembuskan kepada Presiden Jokowi oleh kalangan tertentu, tapi malah menambahnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Arsul juga menyoroti nama Abu Bakar Ba'asyir yang justru dimuat dalam kamus sejarah itu. Arsul mempertanyakan Kemendikbud terkait adanya nama tersebut.