RN – DKI Jakarta kembali macet, Senin (5/4/2021). Volume kendaraan dinilai hampir sama seperti sebelum pandemi Covid-19. Menanggapi hal ini, NasDem DKI Jakarta menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang tak efektif mencegah kemacetan.
"Masalah PPKM mikro ini masih berjalan apa nggak tahu ini, belum bisa memantau juga nih. Kalau saya melihat masyarakat aktivitas hampir normal saya sudah lihat di jalanan. Karena beberapa ruas jalan macet. Tetapi memang saya tidak mengetahui itu dampak dari vaksinasi, sudah hampir mungkin punya antibodi yang sangat bagus, ataupun kantor-kantor menjalankan kapasitas 50% pun apakah masih menjalankan atau tidak datanya," kata Sekretaris Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh kepada wartawan, Senin (5/4/2021).
Mengenai diterapkan kembali aturan ganjil genap, Nova mengaku tidak akan memberikan pengaruh jika diberlakukan kembali. Sebab, masyarakat banyak yang memiliki dua kendaraan dan beralih ke moda transportasi umum.
BERITA TERKAIT :Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan
Jakarta Masih Ibu Kota, IKN Masih Berantakan?
"Kalau kita berlakukan ganjil genap lagi tidak berpengaruh apa-apa. Tapi balik lagi ke PPKM Mikro atau mungkin pembatasan 50% masih berjalan secara efektif atau tidak, apakah dijalankan di kantor?" kata dia.
"Kalau masalah ganjil genap kan kita bisa lihat aja ya masyarakat bisa menggunakan moda transportasi yang lain. Yang penting di hulunya dulu, kalau misal di kantor tetap 50%, nah itu tentunya saya berharap pembatasan PPKM Mikro atau PSBB masih berjalan. Yang paling penting di hulunya ini," lanjutnya.
Nova Dia menekankan bahwa PPKM mikro harus dijalankan secara disiplin dan penerapan kapasitas kantor yang 50 persen.
"Kalau misalnya kantor disiplin dengan aturan yang ada pasti berkurang. Kalau misal 50% WFH semua pasti berkurang. Makanya PPKM mikro ini berjalan produktif kah kebijakan ini," kata dia.
Pemprov DKI, sebut Nova, harus melakukan evaluasi mengenai PPKM mikro ini. Dia meminta agar Pemprov DKI memperhatikan efektivitas pemberlakuan PPKM mikro.
"Harus dievaluasi lagi, sekarang gini, kalau misalnya di perkantoran, kalau misalnya tertib 50% apakah dicek atau tidak kita belum tahu. Bagaimana laporannya. Saya sering ngomong sih di awal, tapi capek juga. Tapi sekarang ini yang bisa menilai efektif apa enggak bisa terlihat. Misalnya dengan jumlah kendaraan banyak di ruas jalan, apakah PPKM seperti apa, makanya perlu kita lihat lagi ini keramaian ini berjalan secara efektif kah, kalau misal itu korelasinya ke arah sana," tutur dia.
