RADAR NONSTOP - Kader Partai Bulan Bintang tetap solid di kubu Prabowo-Sandi. Meski Yusril menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf.
Begitu ditegaskan mantan Ketua Umum PBB MS Kaban melalui akun twitternya @hmskaban; pada Senin (5/11/2018) jelang tengah malam.
Ramainya pemberitaan tentang Yusril yang bakal membela Jokowi, katanya bertolak belakang dengan keinginan partai maupun simpatisan PBB dalam Pilpres 2019 mendatang.
BERITA TERKAIT :Yusril Diklaim Jadi Menko Polhukam, Yang Lain Jangan Baper Ya...
Panen Dukungan: Aksi AMUK RI Bagi Bunga Mawar & Tanda Tangan di Kain Putih Panjang Ajak Masyarakat Bersatu Setelah Pilpres 2024
Sehingga menurut mantan Menteri Kehutanan era SBY ini, Yusril selaku pengacara profesional berhak memilih siapapun kliennya, terlepas dari ideologi PBB untuk memilih Prabowo Subianto.
PBB katanya mengikuti Ijtima Ulama.
Hal tersebut ditunjukkannya pada Pilpres tahun 2014 lalu, Yusril membela Prabowo Subianto. Sedangkan pada Pilpres 2019 mendatang, Prabowo menggunakan Ruhut Sitompul yang notabene pendukung murni Jokowi.
"Sbg lawyer profesional YIM (Yusril) boleh memilih siapa saja yg menjadi client termasuk Jkwi MA (Jokowi-Ma'ruf Amin), kader PBB fokus didapil meraih suara utk legislatif dan menangkan pilpres hasil ijtimak ulama," tulis mantan Ketua PBB periode 2005-2013 ini.
"Pilpres yg lalu YIM lawyer PSO8 (Prabowo) di MK, pada pemilu yad PSO8 menggunakan lawyer Ruhut S sbg tim hukum gak perlu heboh, pilihan presiden ikut ijtimak ulama. Bulan Bintang Pilihanku PSO8 Presiden 2019,Insa Allah," tambahnya.
Lebih lanjut diungkapkannya, Bela Islam, Bela Ulama, Bela Rakyat dan Bela NKRI merupakan keberpihakan PBB.
Sehingga ada ataupun tidaknya PBB di parlemen, pembelaan harus terus dilakukan.
Keputusan Ijtima Ulama untuk memilih Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi kewajiban. “Memang hesteg ruar biasa, fokus menang kan PSO8 jd heboh gegara YIM lawyer Jkwi-MA. pdhal penunjukan itu gak ada kaitan dgn partai Bulan Bintang tapi dikait kait kan, ini resiko ketum partai, intelektual jg profesional," tulisnya.
"Mungkin banyak yg belum faham PBB itu keputusan bersama, bisa saja keputusan partai beda dengan maunya ketum itulah musyawarah, setelah musyawarah masih ada beda sikap toh tetap dihormati," tambahnya.
