RN – Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan uji coba belajar tatap muka. Rencana tersebut pun didukung oleh DPRD DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Achmad Nawawi mengatakan, belajar tatap muka telah banyak diminta oleh para orangtua siswa.
"Soal rencana sekolah tatap muka, memang yang banyak minta dari masyarakat. Jadi menurut saya, kalau hanya sekadar akan diuji coba dulu saya pikir tidak apa-apa, tapi sebelumnya, undang dulu orangtua muridnya," kata Achmad melalui keteranganya, Senin (22/3/2021).
BERITA TERKAIT :Pemprov DKI Gencar Gaungkan Anti Korupsi, Coba Dong Audit Kekayaan Pejabat CKTRP?
Garam Masalah Marak di DKI, Terbanyak Di Jakarta Utara
Achmad menilai tidak masalah jika ada orang tua tak mengizinkan anaknya melaksanakan sekolah tatap muka. Lagi pula, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria sudah mengatakan bahwa jumlah siswa dalam pelaksanaan sekolah tatap muka hanya 50 persen.
"Seperti kata Mendikbud, sekolah tatap muka di Indonesia diizinkan sepanjang ada persetujuan dari orang tua. Jadi bagi orang tua yang tidak setuju, ya biar saja anaknya tetap belajar secara daring," kata
Achmad.
Jika nantinya ada perbedaan pendapat antara anak dan orangtua, pihak sekolah dan orangtua harus mampu menjelaskan kepada anak terkait alasan belajar online ataupun tatap muka.
"Makanya bagi orang tua murid yang menyetujui anaknya sekolah tatap muka maka harus tandatangan dulu. Jadi sekolah harus menyiapkan format khusus tentang hal tersebut," ungkapnya.
Mengenai target vaksinasi bagi tenaga pendidik tidak rampung pada Juni 2021, menurutnya tidak masalah. Termasuk jika para guru yang belum divaksin tetap mengajar secara langsung. Mengingat vaksinasi bukanlah satu-satunya senjata untuk menghindari diri dari infeksi Covid-19.
Wakil Ketua dari Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, yang terpenting adalah menerapkan protokol kesehatan seketat mungkin.
"Sekarang kan sepanjang gurunya tidak terindikasi Covid, tetap boleh mengajar tatap muka. Kecuali nanti ada ketentuan bahwa guru yang mengajar tatap muka harus sudah divaksin," ungkapnya.
Jika nantinya pemerintah hanya membolehkan guru yang mengajar adalah guru yang sudah divaksin saja, Achmad melihat hal itu justru akan menimbulkan masalah. Harus diakui kata dia, mengatasi pandemi Covid-19 memang bukanlah hal yang mudah.
"Persoalannya akan muncul lagi kalau guru mata pelaharan tertentu tidak ada lagi penggantinya," ungkapnya.
"Mengatasi masalah pada saat pandemi itu memang tidak mudah,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba sekolah tatap muka pada Juli mendatang. Untuk tahap awal sekolah yang diizinkan tatap muka masih terbatas, sekitar 50-100 sekolah saja seluruh Jakarta.
“Nanti kita lihat, bisa sampai 50 sekolah bahkan mungkin bisa sampai 100. Kita lihat berapa, nanti konfigurasinya mewakili wilayah dari SD sampai SMA, bahkan tersebar di seluruh Jakarta percontohan percontohan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta,di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/3/2021).
Dia menyebut nantinya batas maksimal jumlah anak sekolah tatap muka hanya sekitar 50 persen, itupun dengan catatan mendapat izin dari orangtua. “Batasnya ada nanti 50 persen, nanti dapat persetujuan dari semua pihak, dari kesehatan, epidemiolog, semua termasuk para orang tua,” kata Ariza.
Ia juga menyatakan, Pemprov DKI masih memiliki banyak waktu untuk melakukan kajian apakah sekolah di Jakarta dimungkingkan untuk dibuka kembali.
“DKI masih lakukan pengkajian pencermatan, penelitian apakah nanti dibuka atau tidak nanti kita lihat. Ini kan masih bulan Juli, masih ada waktu cukup,” terangnya.
