RADAR NONSTOP - Ekonomi warga DKI Jakarta nampaknya mulai bangkit. Beberapa sektor usaha sudah beroperasi.
Hal ini terlihat dari total penerima bansos di Jakarta pada 2021 sebanyak 1,9 juta orang, atau turun dari sekitar 2,45 juta orang.
Sejak Corona melanda Jakarta jumlah karyawan yang kena PHK berjumlah ratusan orang pekerja di bidang tekstil, restoran dan UMKM.
BERITA TERKAIT :Beda Dengan Jokowi, Prabowo Tancap Gas Tanpa Pecitraan Dan Bawa Oleh-Oleh Investasi
Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan
Laporan survei Asian Development Bank (ADB) juga menyatakan bahwa UMKM yang berhenti seketika karena terdampak Covid total 48,4 persen dari 60 juta. Berarti, kurang lebih, hampir 30 juta UMKM.
Seperti diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, jumlah penerima bantuan sosial (bansos) tahun 2021 di Ibu Kota yang terdampak pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Total penerima bansos di Jakarta pada 2021 sebanyak 1,9 juta orang, atau turun dari sekitar 2,45 juta orang.
Ariza mengatakan, ada beberapa alasan yang menyebabkan penurunan tersebut. Pertama, adanya perbaikan data penerima bansos yang dilakukan oleh Pemprov DKI bersama pemerintah pusat.
Kedua, sebagian masyarakat dapat kembali bekerja sejak pemerintah telah melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta. "Sebelumnya banyak sekali yang menerima. Dulu sampai (pengemudi) GoJek juga menerima. Sekarang kan sudah tidak menerima. Jadi sekarang yang sudah bekerja tidak lagi menerima bantuan," kata dia di Balai Kota DKI, Selasa (5/1).
Petugas memotret identitas penerima bantuan sebagai tanda bukti saat penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kantor Desa Sindangherang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Menurut Ariza, pengurangan penerima bansos tersebut tidak hanya terjadi di Ibu Kota, melainkan juga di seluruh wilayah Indonesia. "Karena sebagian kan sudah kembali bekerja," tutur dia.
Ariza memerinci, jumlah penerima bansos tunai yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar 1,1 juta orang.
Sementara itu, bansos yang berasal dari pemerintah pusat terhadap masyarakat di Jakarta mengalami pengurangan. “Sebelumnya jumlah bantuan dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta 1,3 juta keluarga, sekarang kurang lebih 750 ribu,” ungkap dia.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan berupa sembako, akan diganti dengan Bantuan Sosial Tunai (BST) mulai tahun ini.
Setiap penerima BST akan mendapatkan uang sebesar Rp 300 ribu yang diberikan selama empat bulan berturut-turut, yakni sejak Januari hingga April 2021. Di DKI Jakarta, mekanisme penyaluran BST yang bersumber dari APBN akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia, sedangkan yang bersumber dari APBD DKI disalurkan melalui PT Bank DKI.
Selain memberikan BST, Pemprov DKI dan pemerintah pusat juga akan menyalurkan beberapa bantuan lainnya, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT). Bantuan PKH akan menyasar sejumlah kelompok, yakni keluarga yang di dalamnya terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia (lansia).
Besaran jumlah bantuan yang diterima per keluarga bervariasi, sesuai dengan jumlah kelompok sasaran yang dimiliki. Setiap keluarga maksimal mendapatkan bantuan sebanyak empat kelompok sasaran. Penyaluran bantuan PKH dilakukan dalam empat tahap, yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober 2021.
Sedangkan terkait BPNT, besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp 200 ribu/bulan per keluarga yang diberikan mulai bulan Januari hingga Desember 2021 untuk dibelanjakan di e-warong. Mekanisme penyaluran bantuan PKH dan BPNT tersebut akan dilaksanakan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.
