P2G : Mas Nadiem, Jangan Fokus AN dong, Bereskan Dulu Masalah PJJ

RADAR NONSTOP - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang saat ini fokus menyiapkan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN), sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). 

"Dimasa pandemi Covid19 saat ini, kebijakan tersebut dirasa sangat tidak bijak dan terlalu tergesa-gesa, apalagi melihat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang masih mempunyai banyak kendala," ujar Koordinator P2G Satriwan Salim di Jakarta, Senin (20/10).

Sementara itu, Satriwan menambahkan ada enam alasan mengapa P2G meminta Mendikbud, Nadiem Makarim agar menunda pelaksanaan AN pada Maret 2021 mendatang.

Pertama, lanjut Satriwan, walaupun AN sudah menjadi kebijakan resmi Kemdikbud, faktanya di kalangan guru, siswa, dan orang tua masih banyak yang belum memahami format dan esensi dari AN. Bahkan masih ada guru dan orang tua yang menganggap  antara UN dengan AN bersifat sama. 

Yang kedua, anggaran yang diajukan Mendikbud dalam Raker dengan DPR untuk program AN ini sekitar 1,49 triliun, dengan rinciannya, pendampingan Kurikulum Guru dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 518,8 miliar).

Lalu, pengembangan kurikulum dan perbukuan (Rp137,8 miliar); implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dan daerah (Rp346,9 miliar); Asesmen Kompetensi Minimum dan Akreditasi (Rp358,2 miliar); dan kegiatan pendampingan pemerintah daerah terkait AKM; serta tindak lanjut hasil AKM (Rp120,2 miliar). 

Yang ketiga, persoalan PJJ yang sudah berjalan selama 8 bulan masih relatif sama dan belum ada perbaikan signifikan, bantuan solusi khususnya PJJ Luring juga belum dirasakan kecuali tayangan pembelajaran TVRI dan RRI. Persoalan siswa dan guru tak punya gawai, susahnya sinyal internet, akses ke rumah siswa (home visit) yang sulit dijangkau guru/faktor jarak dan transportasi, keterbatasan waktu tatap muka, biaya ekstra, menjadi tumpukan persoalan PJJ Luring yang berakibat makin menurunnya kualitas pembelajaran dan pendidikan secara umum, khususnya di daerah yang melaksanakan PJJ Luring. 

Yang keempat, Satriwan melanjutkan program AN terlalu dipaksakan karena tidak sesuai kebutuhan siswa yang masih terkendala melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebutuhan  siswa selama PJJ Daring dan Luring itu berbeda.

Yang kelima, semestinya kebijakan Kemdikbud pada saat pandemi Covid-19 hendaknya berlandaskan sense of crisis. Sebab selama pandemi ini, pembelajaran yang dilakukan guru masih belum maksimal dan mengalami berbagai macam kendala. Baik yang menggunakan PJJ Daring maupun PJJ Luring. Peristiwa siswa bunuh diri karena bebab belajar PJJ, harus dijadikan momentum reflektif Kemdikbud untuk mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan PJJ selama 8 bulan ini.

Yang terakhir, P2G menilai kondisi semua ini merupakan akibat langsung dari pandemi yang masih belum bisa dipastikan akan berakhir kapan. Pendekatan "sense of crisis" harus diutamakan, karena PJJ adalah infrasturktur utama ketika AN akan dilaksanakan.

Apabila hal ini dijalankan, P2G menilai Asesmen Nasional hanya akan menambah persoalan baru, di atas masalah PJJ yang juga belum tertangani dengan baik.

"Kami berharap Mas Nadiem merespon positif masukan dan catatan yang diberikan," pungkasnya.