RADAR NONSTOP - Pokok pikiran (Pokir) memang menjadi hak anggota DPRD DKI Jakarta. Tapi, jangan hanya gara-gara gagal paham para politisi di Kebon Sirih diduga malah ngambek.
Sindiran itu dikatakan aktivis 98 Agung Nugroho yang juga Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia kepada wartawan, Jumat (16/10).
"Kritik itukan harus berdasarkan data dan fakta. Selama satu tahun ini apa yang sudah dikerjakan DPRD. Berepa Perda yang disahkan? apakah Perda itu untuk kepentingan rakyat? Kalau kritik itu jangan asal jeplak?" ucapnya.
BERITA TERKAIT :PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Pilkada Banten Dirusak Dengan Politisasi Hukum, Aktivis 98: Kita Tau Siapa Pemainnya
Inisiator Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ) ini meminta kepada DPRD agar lebih masif turun ke lapangan. "Harusnya Pak Dewan terhormat itu juga turun ke rumah sakit. Lha, waktu demo dan halte Busway banyak terbakar aja gak ada yang muncul, pas sudah reda baru teriak-teriak," sindirnya.
Diketahui, 16 Oktober 2020 adalah tahun ketiga kepemimpinan Anies. Beberapa fraksi di Kebon Sirih menuding kinerja Anies minus. "Pokir itukan ada aturan undang-undang berlaku. Kalau melanggar ya bisa masalah dan berakhir dipenjara," ungkapnya.
Agung menyatakan, tahun ketiga memimpin Anies Baswedan adalah rintangan terberat. Corona tentunya menghambat kierja dan ini terjadi di-33 provinsi hingga pemerintah pusat.
"Kalau secara keseluruhan tiga tahun dipimpin Anies di bidang kesehatan sudah oke," tegasnya.
Hasil survei Rekan Indonesia di 33 provinsi kata Agung, DKI Jakarta justru menjadi yang paling siap melakukan terobosan dalam penanggulangan penyebaran wabah COVID-19.
"Tiga tahun kepemimpinan Anies adalah tahun terberat karena mewabahnya COVID 19. Tapi Anies memiliki komitmen dan konsern yang tinggi terhadap keadilan sosial bagi warganya dengan tetap mengutamakan prinsip keselamatan warga agar selamat dari Corona," tukasnya.
Agung menyatakan, terobosan yang dilakukan adalah dengan melakukan penambahan ruang isolasi memanfaatkan rumah sakit swasta dan hotel sebagai ruang isolasi. Kemudian penambahan tenaga kesehatan dan penyediaan obat-obatan bagi warga DKI yang terpapar COVID-19.
"Pemprov DKI juga terlihat serius menekan angka positif COVID-19 dengan model PSBB yang terarah dan terukur. Upaya itu juga disertai dengan tracing dan tes swab yang luas serta massif sehingga ibu kota memiliki angka yang pasti terhadap pasien Corona," terang Agung.
Langkah maju lainnya kata Agung, adanya penyediaan no telpon gratis 119 untuk akses ambulan jenazah serta pengadaan ambulan jenazah air di Kepulauan Seribu.
"Keberadaan ambulance jenazah air amat dibutuhkan warga. Sebelumnya warga mengeluarkan duit cukup besar untuk dapat menyewa kapal komersil saat mengangkut jenazah keluarga atau kerabatnya dari daratan ke pulau atau dari pulau ke pemakaman," terangnya.
Agung melanjutkan, tapi ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan Anies dalam membenahi ibukota. Salah satu yang mendesak adalah meningkatkan kelas untuk RSUD tipe A.
Lalu, penanganan kesehatan dengan preventif dan promotif yang berbasis partisipasi aktif warga. Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta saat ini, ibu kota memiliki sekitar 32 rumah sakit daerah (RSUD).
