RADAR NONSTOP - Ulah politisi Kebon Sirih aneh bin ajaib. Para anggota DPRD DKI Jakarta itu mendesak agar dilibatkan dalam memutuskan nasib pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Padahal, para dewan itu tidak paham soal Corona dan ilmu kesehatan. Alih-alih bukan membantu menyelesaikan masalah tapi hanya bikin ribet.
Di beberapa daerah, tidak ada pemprov melibatkan DPRD dalam memutuskan PSBB. Bahkan, Kemenkes kabarnya juga tidak melibatkan DPR dalam memutuskan status Corona.
BERITA TERKAIT :Target 10 Kursi PPP Jakarta Ambyar, Gerbong Syaiful Rachmat Harus Dibongkar?
AHY Teriak Mafia Tanah, Fraksi Demokrat DPRD DKI Denger Ya...
Seperti ogah mencari masalah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyambut baik permintaan itu.
"Iya setuju saja, tidak ada masalah, sejauh ini juga kami dalam rapat-rapat selalu melibatkan dinas-instansi terkait dengan Forkopimda, melibatkan para ahli, para ahli epidemiologi, dan terus koordinasi rapat dengan pemerintah pusat, Satgas pusat, dengan menteri dan menko terkait," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (13/20/2020).
"Jadi, kalau DPRD ingin terlibat lebih jauh dalam berbagai pembahasan, tentu kami akan senang," sambungnya.
Menurutnya, Pemprov DKI pada dasarnya dalam membuat regulasi itu mendapat persetujuan dan dukungan DPRD DKI.
"Karena pada dasarnya semua regulasi yang kami bikin tidak hanya sepengetahuan dari DPRD, tapi juga mendapat persetujuan dan dukungan dari DPRD DKI Jakarta," kata Riza.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta DPRD DKI juga dilibatkan saat Pemprov DKI Jakarta memutuskan nasib status PSBB. Menurutnya, suatu pemerintahan itu harus berjalan beriringan antara eksekutif dan legislatif.
"Harus dong (DPRD dilibatkan). Kan nggak eksekutif sendiri, ada legislatif," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/10).
Prasetio mengatakan selama ini DPRD DKI hanya menonton proses perpanjangan PSBB, tidak pernah dilibatkan. Menurutnya, pelibatan DPRD DKI itu perlu dilakukan karena apa yang menjadi kebijakan Pemprov menyangkut uang rakyat.
