Fraksi Gerindra ‘Permak’ Dinsos, Pasar Jaya Dan Food Station, AKD Kok Diam?

RADAR NONSTOP - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta ‘permak’ Dinas Sosial, Pasar Jaya, dan Food Station terkait sengkarut bansos Covid -19 DKI Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik meminta Inspektorat Pemprov melakukan audit menyeluruh bansos DKI. “Ini harus segera dilakukan audit. Jangan sampai saat proses penyaluran selesai muncul persoalan yang menyalahi aturan,” katanya.

Taufik minta agar Inspektorat melakukan audit Dinas Sosial DKI Jakarta diaudit terkait carut marut penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pandemi Covid-19. “Dalam masalah ini Dinsos yang punya gawe,” tegas M Taufik.

BERITA TERKAIT :
Masa Tenang, Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Minta Semua Pihak Turunkan Tensi Politik

---

DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

M Taufik menambahkan benang kusut penyaluran bansos ada pada Dinsos. ”Saya minta Dinsos diaudit oleh Inspektorat. Jika nanti ada temuan dilanjut dilaporkan ke pihak berwajib,” kata M Taufik.

Desakan audit itu lantaran melihat carut marut penyaluran bansos Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Permasalahan yang muncul seperti banyak yang berhak menerima justru hanya bisa jadi penonton, item paket bansos tidak sesuai permintaan barang.

“Partai Gerindra selaku partai pendukung Gubernur DKI Anies Baswedan tidak menghendaki penyaluran bansos bermasalah karena akan menjadi preseden buruk bagi Gubernur Anies,” jelas M Taufik.

Syarif Hidayatullah (Bos Packing) Mangkir

Sekretaris Fraksi Gerindra Syarief mengatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk kegiatan penyaluran Bansos Pandemi Covid-19 tersebut. “Kita akan meminta keterangan semua instansi atau orang yang terkait penyaluran bansos,” terang Syarief di ruangan kerjanya.

Evaluasi dimaksud, lanjut Syarief, meliputi soal data penerima, item paket bansos, institusi penyalur bansos. Kita juga mempertanyakan soal keterlibatan Syarif Hidayatullah (Ketua GPMI DKI Jakarta) dan Riski. Kita akan dalami pekan depan,” beber Syarif.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Irmansyah menyatakan siap untuk diaudit. “Saya siap untuk diaudit dan data-data akan kita siapkan,” kata Irmansyah.

Begitu juga Inspektorat DKI menyatakan siap untuk melakukan audit atas kegiatan pengadaan dan penyaluran bansos. “Kami siap melakukan audit atas kegiatan pengadaan dan penyaluran bansos,” ucap Kepala Bidang V Inspektorat Hamad.

Terkait upaya audit, Syarief menjelaskan, Inspektorat baru melakukan audit sebesar 6% dari total warga penerima bansos. “Jadi masih belum meyakinkan. Agar hasil audit optimal akan dilakukan usai kegiatan penyaluran bansos,” kata Syarief.

Hadir dalam rapat tersebut Kadinsos Irmansyah, Direktur Usaha dan Pengembangan PD Pasar Jaya Anugrah Esa dan Direktur Utama Food Stadion Frans Sembuana. Sementara dari Fraksi Gerindra nampak hadir Wakil Ketua DPRD MbTaufik, Syaref dan beberapa anggota Fraksi Gerindra. Sedangkan Syarif Hidayatullah dan Riski tidak hadir.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto berpendapat, sebaiknya sengkarut pengadaan bansos DKI disikapi oleh alat kelengkapan dewan (AKD). Dalam hal ini Komisi E dan Komisi B.

“Mestinya Komisi E dan Komisi B tanggap dengan persoalan ini. Apa dewan yang duduk di komisi - komisi tersebut sudah tidak memiliki kepekaan? Apa cuma Fraksi Gerindra nih yang peduli dengan persoalan bansos tersebut,” ujar Sugiyanto.