RADAR NONSTOP - Kementerian Sosial (Kemensos) hadir disalah satu wilayah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan) diwilayah Indonesia untuk melakukan penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) bagi KPM PKH.
Menteri Sosial, Juliari P. Batubara mengunjungi Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau untuk memastikan bantuan sosial sampai kepada para penerimanya.
"Kementerian Sosial memang baru meluncurkan program tambahan, Bantuan Sosial Beras (BSB) bagi 10juta KPM PKH di bulan ini sampai dengan November nanti," jelas Juliari P. Batubara kepada awak media, Selasa (22/9/2020).
BERITA TERKAIT :Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan
Fokus Sejahterakan Umat, BAZNAS RI Teken MoU Dengan Kemensos
Kedatangannya ke Natuna juga untuk menghadiri kegiatan Bakti Sosial Operasi Cegah Tangkal Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). Bertempat di Gedung PPI, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Bakamla membagikan bantuan dalam Baksos tersebut.
Dalam kunjungannya, Mensos memastikan program-program Kementerian Sosial yang diberikan bagi warga di Kabupaten Natuna betul-betul sampai kepada penerimanya.
Usai dari Gedung PPI, Menteri Sosial melakukan pengecekan Gudang BULOG Ranai di Kabupaten Natuna untuk memastikan stok beras dan kemasan beras 15kg yang akan diberikan kepada 1.004 KPM PKH yang ada di Kab. Natuna. Secara simbolis, Menteri Sosial bersama Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto menyerahkan secara simbolis BSB kepada perwakilan KPM PKH yang berdomisili dekat dengan gudang BULOG Ranai.
Bantuan Sosial beras ini merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diluncurkan pemerintah untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu dalam bentuk beras. Sehingga warga masyarakat yang rentan dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.
Selain itu, di waktu yang sama Menteri Sosial juga menyatakan harapannya bahwa bantuan sosial diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dan membantu masyarakat terutama yang tinggal di daerah 3T.
Perlu diketahui pula bahwa data untuk bantuan sosial beras ini merupakan data KPM PKH yang sudah terverifikasi oleh Kementerian Sosial dan bukan merupakan data baru.
Keterlibatan pemerintah daerah juga sangat penting untuk membantu kelancaran program bantuan sosial. Pemerintah daerah mulai dari Kabupaten/Kota juga turut andil bersama-sama dengan Kementerian Sosial untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia.
Turut hadir mendampingi Menteri Sosial, Kepala Badan Keamanan Laut Laksya Aan Kurnia, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa, dan Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial.
