RADAR NONSTOP - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkapi oknum polisi yang meminta paksa sejumlah proyek kepada para kepala dinas di sejumlah daerah.
IPW menilai aksi minta paksa proyek ini tidak hanya modus baru korupsi di daerah, tapi juga menjadi penghancur pembangunan di daerah, Selasa (15/9/2020).
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada Radarnonstop.co melalui keterangan tertulisnya menyampaikan, IPW mendorong KPK menangkapi oknum polisi itu lantaran pihaknya menerima laporan dari sejumlah daerah.
BERITA TERKAIT :Wakapolri Ahmad Dofiri, Bongkar Kasus Ferdy Sambo Hingga Tumpas Gangster DIY
Judi Online Digandrungi Anak Muda, Biang Keroknya Influencer Dan Pasangan Murah Hingga Beking
Laporan itu terkait adanya para kepala dinas, terutama Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, para Bendahara dan lainnya sering didatangi oknum polisi meminta proyek tertentu agar dikerjakan rekanan yang ditunjuknya.
Kata Neta, jika permintaan oknum polisi itu tidak diberikan, oknum polisi tersebut meminta fee 10 sampai 15 persen dari nilai proyek tersebut.
"Jika tidak diberikan para kepala finas itu diganggu dengan berbagai panggilan kepolisian, mulai dari klarifikasi, wawancara hingga meminta keterangan. Akibatnya banyak kepala dinas yang stres dan mundur dari jabatannya akibat tidak kuat menghadapi teror seperti ini," terang Neta S Pane seperti keterangan tertulis yang diterima Radarnonstop.co.
Neta mencontohkan hal itu seperti yang terjadi di Kota Padangsidempuan. Kata dia, saat ini para kepala dinas banyak yang stres menghadapi ulah oknum Polisi.
Bahkan, sambung Neta, terkait hal itu ada istri kepala dinas yang sakit dan akhirnya meninggal dunia karena suaminya dipanggil wawancara oleh oknum polisi dari jam 09.00 WIB hingga jam 23.00 WIB selama beberapa kali tanpa diketahui secara jelas kesalahannya.
"Sikap oknum lolisi seperti ini perlu segera ditertibkan agar pembangunan di daerah bisa berjalan lancar dan maksimal. Munculnya ulah nekat para oknum polisi ini akibat tidak maksimalnya pengawasan dari para Kapolda maupun Propam Polri,"bebernya.
Kasus oknum polisi yang makin marak meminta proyek tersebut, tegas Neta, sudah dilaporkan IPW kepada Menko Polhukam maupun Mendagri agar ada tindakan tegas dari pemerintah dan ulah oknum polisi tersebut dibersihkan.
