36 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Masih Efektifkah Pilkada?

NS/RN | Kamis, 25 Oktober 2018

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra (tengah).

RADAR NONSTOP - Kepala daerah hasil pemilihan langsung atau pilkada banyak yang terjerat KPK. Hingga saat ini sudah 36 kepala daerah yang dibui.

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menambah panjang deretan kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku, soal sepak terjang Sunjaya baru akan diumumkan pagi hari ini di Kuningan, Jaksel. Ada total tujuh orang diamankan KPK dalam OTT yang diduga terkait jual-beli jabatan ini.

BERITA TERKAIT :
Istri Dan Anak Zarof Ricar Bakal Dicecar Kejagung, Asal Usul Hartanya Dikorek?

Duit Bisa Atur Hakim Di Pengadilan, Kisah Baku Atur Ibu Kandung Ronald Tannur

KPK juga mengamankan bukti transfer dan sejumlah uang. Selain OTT, banyak juga kepala daerah yang berurusan dengan hukum.
Umumnya kepala daerah yang ditangkap KPK lantaran masalah suap hingga korupsi proyek atau duit pelicin. Banyaknya kepala daerah yang di OTTK KPK, menjadi pertanyaan banyak pihak apakah masih efektif digelarnya pilkada?

Sebelumnya pernah tercetus ide agar kepala daerah dipilih oleh Presiden seperti era Soeharto. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak sosial pasca pilkada dan soal kasus hukum yang menjerat kepala daerah.

Berikut daftar para kepala daerah yang terjaring OTT KPK:

1. Amran Batalipu, Bupati Buol

2. Muh. Hidayat Batubara, Bupati Mandailing Natal

3. Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas Kalimantan

4. Rachmat Yasin, Bupati Bogor

5. Yesaya Sombuk , Bupati Biak Numfor

6. Ade Swara, Bupati Karawang

7. Ojang Suhandi, Bupati Subang

8. Yan Anton Ferdian, Bupati Banyuasin

9. Atty Suharty Tochija, Wali Kota Cimahi

10. Sri Hartini, Bupati Klaten

11. Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu