RADAR NONSTOP - Ini mungkin petaka. Tapi dilihat dari narasi yang dilontarkan Puan Maharani sebenarnya bukan ingin menyindir warga Minang.
Ucapan Ketua DPR itu bisa saja keseleo lidah atau semangat kedaerahan. Karena bagaimana pun Puan ada darah Minang di dalam dirinya.
Jika ada ilmu bedah hati manusia, mungkin bisa ditebak apakah maksud Puan yang sebenarnya. Tapi, di Sumatera Barat memang lagi panas.
BERITA TERKAIT :Anies Disuruh Rebut Kursi Gubernur Jakarta, Surya Paloh Ogah Tekor Dua Kali Ya?
Jago PAN Untuk Gubernur Jabar, Lebih Kuat Dessy Ratnasari Ketimbang Eks Wali Kota Bogor Bima Arya
Gejolak politik di Minang itu sedang bergejolak karena akan berlangsung Pilkada serentak 9 Desember. Banyak cara memang untuk membunuh lawan politik.
Tapi nasi sudah menjadi bubur, Puan habis menjadi bahan amarah warga Minang.
Dikerahui, Puan Maharani menyelipkan harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila saat mengumumkan bakal calon yang diusung PDIP dalam Pilkada Sumbar.
"Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka!" kata Puan, Rabu (2/9).
"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," begitu kata Puan.
Pernyataan Puan itu ibarat bola salju yang langsung membuat emosi warga Minang. Politikus PDIP Zuhairi Misrawi menuding Sumbar berubah total semenjak 10 tahun dipimpin PKS.
Politisi yang akrab dipanggil Gus Mis ini mengatakan tak ada kemajuan berarti selama Sumbar dipimpin kader PKS.
Gus Mis berharap agar berbagai gorengan politik hanya karena akan digelar pilkada dan ambisi PKS untuk mencoba bertahan di Sumatera Barat sebaiknya juga mengedepankan kompetisi yang mencerdaskan.
Sementara elit PKS santai menanggapi tudingan Gus Mis.
"Saya kira itu tinggal dilihat saja prestasinya. Pak Irwan sebagai gubernur dua periode itu adalah berprestasi, salah satunya sangat berprestasi dalam penanganan COVID. Itu disebut oleh Kemendagri. Jadi kalau misalnya Pak Irwan dianggap tidak capable dan tidak sesuai dengan ranah bernegara kita, dia pasti sudah nggak disukai rakyat," kata Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).
Yang bikin seru lagi ternyata calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi-Ali Mukhni yang sudah mendapatkan dukungan PDIP mengembalikan surat keputusan (SK). Keduanya ogah mendapatkan dukungan dari PDIP dengan alasan masyarakat dan tokoh Sumbar menolak.
Padahal bicara Pilkada adalah bagaimana bisa membuat program yang menguntungkan rakyat. Jika rakyat suka maka pasti akan dipilih. Artinya, figur ketokohan lebih kuat ketimbang kekuatan parpol.
