Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Ariza Ngaku Silahkan Demo Dan Kritik, Nantang Nih Pak Wagub DKI?  

NS/RN/NET | Jumat, 14 Agustus 2020
Ariza Ngaku Silahkan Demo Dan Kritik, Nantang Nih Pak Wagub DKI?  
Demo reklamasi Ancol di Balai Kota, beberapa waktu lalu.
-

RADAR NONSTOP - Walau Jakarta masih pandemi Corona tapi aksi demo masih saja berlangsung. Yang belakangan ramai adalah soal Reklamasi Ancol. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan bahwa pihaknya tak bisa melarang warga untuk menggelar aksi demonstrasi. Menurut dia, aksi demonstrasi bagian dari demokrasi.

"Sejujurnya kita enggak bisa melarang (demo). Kerja sama dengan aparat keamanan untuk diberi tahu bahwa demo itu untuk dibatasi jumlahnya kemudian kalau bisa masukkan audiensi terbatas yang terbuka," kata Ariza di Balai Kota, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

BERITA TERKAIT :
Demokrat Resmi Laporkan Perselisihan Suara di Dapil II Jakut ke Mahkamah Konstitusi
Sindir Partai Koalisi Perubahan, AHY: Pilpres Belum Usai Udah Kesana Kemari

Ariza menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta akan terbuka dengan kritikan yang disampaikan masyarakat. Namun, lanjut dia, demonstran juga harus menaati protokol kesahatan.

"Apapun boleh berikan kritik yang kosntruktif tapi kami minta lebih bijak. Jangan sampai nanti nuntut tapi karena demonya kerumunan dan banyak malah terpapar Covid. Jangan sampai tidak hanya terpapar virus tapi juga menyebabkan kematian," sambungnya.

"Jadi silakan semua masukan disampaikan secara lebih baik dan bijak," tambahnya.

Politisi Gerindra itu menambahkan, bahwa secara bertahap PSBB mulai dilonggarkan sejak 5 Juni 2020 lalu. Namun, lanjut dia, tempat hiburan seperti bioskop, kegiatan ruang indoor, acara perkawinan, hingga hiburan malam masih belum dibuka.

"Kami paham ada yang ingin segera dibuka karena ekonomi dan sebagainya. Tapi kami sudah bahas bersama para ahli dengan pemerintah gugus pusat, dan intansi lain. Itu adalah kebijakan yang diambil bersama berdasarkan fakta dan semuanya untuk melindungi seluruh warga Jakarta. Ibu Kota ini penghubung kita lebih rentan dan harus lebih taat dan disiplin," pungkasnya.