RADAR NONSTOP - Angota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni menilai beberapa kebijakan yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, banyak menuai kontroversi dan membuat gaduh.
Ali mengaku dirinya merasa tidak kaget dengan kegaduhan yang di buat nadiem saat ini, karena sejak dilantik sampai dengan sekarang banyak sekali kebijakan Nadiem yang kontroversi.
"Contohnya saja penghapusan nomenklatur pendidikan masyarakat dan kesetaraan, itukan terjadi demo besar besaran dari pegiat Pendidikan Non Formal yang seakan di nomor duakan," jelasnya di Jakarta, Senin (27/7).
BERITA TERKAIT :"Lalu ada juga kontroversi membayar iuran sekolah melalui Gopay, dan Kerjasama kemendikbud dengan Netflix, Kebijakan Pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerjasama (SPK), dan aksi Mahasiswa di masa pandemi ini karena menuntut keringanan uang kuliah tunggal (UKT)," tambahnya.
Bukan hanya itu, sambung Ali, dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Mendikbud Nadiem, kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) yang dijalankannya menelan biaya APBN hingga mencapai Rp. 600 milyar.
"Sudah tepat jika masyarakat dan para pendidik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi mengevaluasi menterinya sendiri," tandasnya.
Untuk diketahui, sudah ada tiga organisasi besar yang mengundurkan diri dalam program POP, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Ketiganya menyatakan tidak puas dengan POP Kemendikbud yang dianggap tidak jelas dan tidak transparan.