Soal Tambahan Rombel SMPN, DPRD Minta Wali Kota Bekasi Berani Ambil Kebijakan Pro Rakyat
RADAR NONSTOP - Ribuan anak di Kota Bekasi terancam putus sekolah. Pasalnya, Dinas Pendidikan ditengarai tidak mampu menampung para calon siswa di SMPN akibat keterbatasan rombongan belajar (Rombel).
Menanggapi hal itu, Lintas Fraksi DPRD KotaBekasi meminta Wali Kota Bekasi berani mengambil kebijakan pro rakyat, yakni menambah rombel di setiap sekolah agar menampung jumlah siswa berasal dari kalangan warga miskin.
Anggota Fraksi PDIP Kota Bekasi, Ahmad Faisyal Hermawan menilai kebijakan penambahan rombel di sekolah negeri wajar. Sebab, di tengah pandemi Covid-19, perekonomian masyarakat terganggu.
BERITA TERKAIT :Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi
Ogah Hadir HUT Golkar, Darah Uu Gak 100 Persen Beringin Dan Gak Serius Maju Jadi Wali Kota Bekasi
"Penambahan rombel itu sangat wajar, karena itu keinginan rakyat. Apalagi Covid-19 berdampak pada ekonomi rakyat. Saya sebagai anggota DPRD sangat setuju," ucap Faisyal, Rabu (22/7/2020).
Pria yang menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi ini menegaskan, fraksinya siap menginisiasi fraksi lain untuk mendesak Wali Kota melalui Dinas Pendidikan menampung anak tidak mampu masuk sekolah negeri.
"Saya akan berkoordinasi dengan seluruh anggota Fraksi PDIP untuk segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berimplikasi pada rakyat. PDIP juga siap menginisiasi diterbitkannya kebijakan yang berpihak kepada rakyat," tegas Faisyal.
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Demokrat, Arwis Sembiring, bahwa seluruh elemen anggota DPRD mendukung kebijakan bersifat pro rakyat. Apalagi, pendidikan dalam kacamatanya merupakan kebutuhan mendasar yang diamanahkan UUD 1945.
"Soal pendidikan adalah hak rakyat yang diamanahkan UUD 1945. Pemerintah harus hadir dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak bangsa. Kita pasti sangat mendukung kebijakan pro rakyat," ucap Arwis saat dihubungi.
Terpisah, Ketua Fraksi Golkar Persatuan, Dariyanto mengungkapkan pihaknya sepakat apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif menyangkut kepentingan rakyat.
Banyaknya anak yang belum masuk sekolah, menurut Dariyanto menjadi PR yang harus segera diselesaikan. Jika harus menambah rombel di sekolah negeri, kata dia, sebagai wakil rakyat harus setuju.
"Prinsipnya Fraksi Golkar sangat setuju jika harus dikeluarkan kebijakan penambahan rombel. Apalagi ini menyangkut pendidikan sebagai hak dasar masyarakat. Saya kira semua dewan akan setuju," tandasnya.
