Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Duit Pilkada Seret, Incumbent Segera Cairkan Dong? 

NET/NS/RN | Minggu, 05 Juli 2020 - 06:03 WIB
Duit Pilkada Seret, Incumbent Segera Cairkan Dong? 
-

RADAR NONSTOP - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah di depan mata. Tapi, beberapa daerah belum juga mencairkan anggaran. 

Beredar kabar, tersendatnya anggaran pilkada lantaran ada beberapa kepala daerah akan maju lagi. Calon incumbent itu entah sengaja atau kebentur aturan kenapa anggaran pilkada sulit cair. 

Sekadar info, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Utara akan diselenggarakan di 23 daerah. Namun belum semua daerah tercatat mencairkan seluruh NPHD. Mendagri Tito Karnivian meminta seluruh kebutuhan terkait pendanaan yang dialokasikan melalui NPHD untuk segera dicairkan.

BACA JUGA :
Isu 'Mobilisasi' ASN di Pilkada Tangsel, Petahana Diingatkan Sanksi Diskualifikasi.

Tito mengaku akan mengecek langsung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggara pilkada. 

Untuk itulah, Menteri Tito melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara pada Kamis (2/7) dan Jumat (3/7).

“Dari sisi anggaran, sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD dan Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen. Tapi ada juga yang baru separuh, dan kemudian ada juga yang masih kecil, Mandailing Natal dengan Samosir, tapi tadi sudah disampaikan oleh Bupatinya tanggal 7 akan diberesin semua,” ujarnya.

Mendagri juga menuturkan, dana tambahan tahap pertama yang bersumber dari APBN dan dicairkan melalui Kementerian Keuangan telah diterima oleh KPUD dan Bawaslu daerah di wilayah tersebut.

“Dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang Rp 996 miliar dan kepada Bawaslu sebanyak Rp 157 milliar itu juga sudah sampai, sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu Pusat kepada KPUD dan Bawaslu Daerah. Artinya anggaran dari daerah sebagian sudah masuk, kemudian dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama untuk di wilayah Sumatera Utara,” jelasnya.

Mendagri juga meminta komitmen agar NPHD segera dicairkan, sehingga pelaksanaan setiap tahapan berjalan dengan lancar.

“Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan, karena 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid,” pintanya.

"Kemendagri punya data riil time setiap hari, jadi tidak ada alasan tidak segera ditransfer NPHD nya," ucap mantan Kapolri ini. 

#DuitPilkada   #Mendagri   #KPU   #