Pendidikan Bukan Pasar Bebas
Kampanye Merdeka Belajar, Politisi PAN: Mas Nadiem Gagal Paham
RADAR NONSTOP - Politisi PAN (Partai Amanat Nasional) menentang keras kampanye merdeka belajar yang digaungkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Zita Anjani yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta berpendapat, kampanye merdeka belajar di tengah pandemi Covid -19 menunjukan Nadiem gagal paham dan salah besar.
"Soal kampanye merdeka belajar, menurut saya, ini gagal paham, sangat salah. Karena sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan bukan pasar bebas seperti ekonomi," ujar Zita di Jakarta, Kamis (18/6/2020).
BERITA TERKAIT :Usai Dilantik Secara PAW, Sayadih Fokus Menjalankan Peran & Fungsi Anggota DPRD Kota Bekasi
Dongkrak PAD, Anggota DPRD Kota Bekasi: Kepala OPD Harus Memastikan Kinerja Perangkatnya
Zita meminta agar Pemerintah segera menciptakan inovasi kurikulum pendidikan di masa pandemi. Panduan belajar yang disiapkan untuk tahun ajaran baru oleh Nadiem dan jajarannya disebut berpotensi diskriminatif.
Menurutnya selama 3 bulan sekolah ditutup karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), para siswa sudah menerima pengaruh buruk.
Anak di rumah dibebaskan mengakses internet begitu saja tanpa pengawasan ketat dari orang tua dan guru.
Karena itu ia tak ingin hal ini berlangsung lebih lama. Pemerintah diminta membuat terobosan lain jika pandemi berkepanjangan.
"Di DKI Jakarta itu kan zona merah. Kalau sampai 2 tahun terus merah, bagaimana proses KBM di Jakarta nantinya. Saya sampaikan katakan tidak untuk diskriminasi karena pendidikan itu untuk semua," jelasnya.
Ia lantas meminta Nadiem melakukan inovasi kurikulum seperti proses belajar online dengan pendampingan guru dan orang tua bagi masyarakat yang memiliki akses gadget dan internet.
Namun menurutnya tetap harus ada kegiatan secara tatap muka tapi tidak menggunakan sekolah seperti mendatangkan guru ke kantor RW, RPTRA, dan Fasilitas lainnya dengan jaga jarak. Kegiatan ini juga disebutnya memudahkan siswa yang memiliki masalah belajar daring.
"Belajar dengan jarak itu dibutuhkan bagi siswa yang tidak memiliki akses gadget dan internet. Terakhir adalah belajar di sekolah di saat zona semua hijau. Ini juga tetap memerlukan inovasi kurikulum," jelasnya.
Karena pembelajaran online masih dilakukan, ia meminta agar pemerintah memberikan diskon tarif provider untuk seluruh akademia, baik siswa, guru dan lainnya. Jika diperlukan, tarif provider itu digratiskan untuk mempermudah proses pembelajaran jarak jauh.
"Mas Menteri juga harus meningkatkan infradigital dengan membuat aplikasi belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Serta membuat bahan belajar seperti buku dan sebagainya melalui format pdf," pungkasnya.
