Sikapi Perubahan Data Zona Hijau, Ketua DPRD: Dasar Kebijakannya Apa? Itu Harus Bisa Dijelaskan
RADAR NONSTOP - Menyikapi perubahan data Zona Hijau yang terjadi di Kota Bekasi, Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J. Putro dari Fraksi PKS mengatakan, kebijakan yang baik itu simpel sebenarnya, mudah dipahami kemudian berbasis kebijakan yang jelas, transparan dan membutuhkan dasar hukum.
"Itulah yang kita inginkan, transparansi. Dasar kebijakannya apa, perubahan itu karena apa? Itu harus bisa dijelaskan. Masalah perubahan itu tanggungjawabnya sangat sulit untuk dipahami masyarakat. Sama kayak peristiwa yang di Teluk Pucung ada sekitar 2 bahkan 6 pasien positif Covid-19, namun diketahui berada di tempat yang lain, itu clear. Tapi keberadaan yang 6 pasien tersebut dalam satu objek yang sama itu harusnya menjadi cacatan. Harusnya tidak tiba-tiba Teluk Pucung menjadi Zona Hijau, kan gitu. Itu yang harus menjadi perhatian kita," tegas Choiruman kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group) saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (19/5/2020).
Sama seperti, sambung Choiruman, dulu ada Tenaga Kesehatan seorang Dokter, memang dia tinggal di Jakarta tapi dia kerja di Bekasi, nah harusnya tracking yang di sini yang harus diperkuat karena dia bekerja di sini.
BERITA TERKAIT :Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi
Ogah Hadir HUT Golkar, Darah Uu Gak 100 Persen Beringin Dan Gak Serius Maju Jadi Wali Kota Bekasi
"Sehingga, kita tidak menampik adanya kemungkinan perubahan tapi ya itu yang harus disiapkan oleh Wali Kota, Dasar kebijakannya apa, perubahan itu karena apa? Itu harus bisa dijelaskan," tegas Choiruman.
Choiruman menambahkan, kalau melihat trend terakhir, 14 hari minimal, karena itu menunjukkan kestabilan kondisi masing-masing tempat yang berkaitan dengan penyebaran Covid-19 atau tidak.
"Contoh yang sederhana, indeks infeksi, infeksi itu kalau dia angka 1 (satu) berarti dia stabil. Jadi, dalam satu waktu cuma satu orang menginfeksi cuma satu orang, itu stabil dan memang tetap ada. Tidak menyebar menjadi tren akumulatif, tapi lebih kepada terkendali. Kalau dibawah satu makin turun, itu berkaitan dengan jumlah totalnya dibandingkan tren kedepannya," terangnya.
Dipastikan masyarakat kita, kata Choiruman, itu memang mengalami kejenuhan. Kalau tidak diberikan penjelasan yang objektif, itu akan berdampak semakin bingung lagi untuk kebijakan kedepan.
"Maka followers harus lebih hati-hati, jangan berdasarkan kondisi psikologis sosial masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima ketika memang demikian (informasi keterangan yang dikeluarkan oleh Pemkot Bekasi - red). Kalau berdasarkan filing saja, jelas ini akan berbahaya. Berbahaya apa? Ketidak konsistennya menyebabkan masyarakat sulit untuk menerima penjelasan yang berikutnya," imbuh Choiruman.
