Selamatkan Pedagang, Pengamat: Pemerintah Jangan Hanya Berkiblat Ke Cukong

RADAR NONSTOP- Pengamat sosial dan politik Tamil Selvan mengkritisi keras pemerintah terkait regulasi yang dianggap tebang pilih serta merugikan pedagang kecil dan menengah dalam masa PSBB.

Pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini menilai pemerintah sama sekali tidak memperhatikan pedagang kecil dan disinyalir justru lebih mementingkan industri skala besar.

Menurutnya, nasib pedagang pasar sangat memprihatinkan, seperti pedagang pasar tanah abang dan pasar senen, sebab regulasi pemerintah yang hanya memperbolehkan berdagang via online dinilainya minim kajian.

"Tidak semua sektor bisa disandarkan kepada penjualan online. Bagi pedagang UMKM seperti di tanah abang dan senen, online itu adalah second opinion. First opinion tetap membuka toko. Jika bicara sektor strategis yang dikecualikan dalam PSBB, pedagang busana di kedua pasar ini juga termasuk sektor strategis, karena pakaian itu termasuk kebutuhan primer. Jadi pemerintah ini terjebak dengan regulasi yang dibuatnya sendiri, maka saya bilang ini sangat minim kajian." Ujar pemilik channel youtube @Kang Tamil ini.

Pemerintah yang terus memperhatikan industri skala besar, menurutnya akan menimbulkan kecemburuan sosial ditengah pandemik covid 19 ini, dan pengamat ini mengingatkan bahwa tulang punggung perekonomian Indonesia adalah UMKM.

"Pemerintah terus mengurusi industri besar, bahkan sampai menerbitkan permen kementrian perindustrian sebagai surat sakti agar bisa tetap beroperasi di masa PSBB ini. Ada apa sebenarnya ini? jangan-jangan ada loby-loby khusus." Ujar Kang Tamil.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa timing menjelang lebaran ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh para pedagang tersebut. Sebab menurutnya, dimasa ini para pedagang telah menanamkan seluruh dananya untuk membeli bahan baku sejak jauh hari, dan tidak sedikit yang mengambil hutang untuk itu. Maka pemerintah harus bisa mengambil langkah konkrit dalam mencari solusinya.

"Untuk menyelamatkan para pedagang ini, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk membuka perdagangan di pasar, maksimal seminggu sebelum lebaran, tentunya dengan mengikuti peraturan protokoler kesehatan." Tandasnya.

Dirinya mengatakan pemerintah jangan berdalih bahwa hal itu akan menimbulkan kerumunan orang yang disinyalir menjadi penyaluran infeksi covid. Justru pemerintah harus hadir membuat sistem dan menerjunkan petugas kelapangan, untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Kita tidak perlu berdebat tentang ini, untuk penerbangan pemerintah bisa, kenapa untuk rakyat kecil banyak sekali kajian nya. kita lihat hari ini penumpang pesawat membludak di bandara soeta, bahkan ada surat bebas covid yang dijual bebas di online. Justru ini yang menjadi tugas pemerintah, untuk terjun langsung mengatur sistemnya dilapangan. Ini esensi dari wacana Pak Jokowi yang meminta kita hidup berdamai dengan covid19." Ungkapnya.