RADAR NONSTOP - Bantuan sosial (Bansos) pandemi corona masih dijadikan sebagai panggung politik. Imbasnya penyaluran bansos kepada masyarakat menjadi tidak efektif.
Begitu dikatakan pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut masih ada ego sektoral yang terbangun antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI dalam hal penyaluran bantuan sosial.
"Jadi bansos-bansos ini menjadi panggung politik antara pihak-pihak dari pemerintah pusat dan pemprov," kata dia saat dihubungi awak media, Kamis (7/5/2020).
BERITA TERKAIT :Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan
Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
"Harusnya saling sinergi,kolaboratif, kerja sama. Tapi ini menunjukkan ego sektoral, hubungan antara pusat dan daerah tidak berjalan harmonis," imbuh dia.
Menurut dia, untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menekan penyebaran virus corona (Covid-19), bansos yang disalurkan kepada masyarakat terdampak menjadi hal yang penting.
Apalagi, kata dia, masa pandemi corona di Indonesia tidak diketahui kapan akan berakhir.
"Harusnya saat pandemi ini, kesempatan mereka melepaskan kepentingan politiknya masing-masing, balaikota dengan istana. Tidak dijadikan panggung politik oleh berbagai pihak," ucap dia.
Selain ego sektoral, kata dia, penyaluran bansos tidak berjalan baik juga disebabkan karena persoalan data yang belum di-update hingga birokrasi yang berbelit. Akibatnya, masyarakat di lapagan menjadi bingung.
"Soal pendataan itu perlu diupdate lagi. Birokrasi juga awalnya (masyarakat) KTP DKI yang bisa menerima, kemudian ditambah lagi non DKI. Akhirnya bantuan harus nunjukkan KTP, birokrasi ini membuat penerima bingung," ucap dia.
Dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (22/4) malam, Presiden Jokowi tidak membantah adanya ego sektoral dalam kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani covid-19 di Indonesia.
"Iya tidak ada hal yang sempurna. Yang selalu saya evaluasi, mana yang kurang saya minta untuk segera diperbaiki. Tetapi sekali lagi Pemerintah Pusat, Kementerian, tidak bisa bekerja sendirian, harus melibatkan Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan seluruh masyarakat harus terlibat semuanya," kata Jokowi kala itu.
Sebelumnya diberitakan, tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah keganjilan mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat menanggung semua bansos untuk diberikan kepada warga DKI Jakarta terdampak pandemi virus corona (Covid-19).
Menteri Sosial Juliari Batubara juga menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan terkait data penerima program bansos.
