Banyak Dobel, Nah Lho Penerima Bansos DKI Kacau?
RADAR NONSTOP - Penerima Bantuan Sosial (Bansos) di DKI Jakarta kacau. Banyak penerima Bansos dapat dobel.
Data dobel diungkap Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang digelar secara virtual, Rabu (6/5/2020).
Dia mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam penyaluran Bansos sembako bagi warga DKI Jakarta hampir semua penerima bantuan dari DKI dapat dobel.
BERITA TERKAIT :Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan
Fokus Sejahterakan Umat, BAZNAS RI Teken MoU Dengan Kemensos
"Banyak sekali, atau hampir semua yang terima bantuan sembako Kemensos ini ternyata sudah terima bantuan sembako dari Pemprov DKI. Pada saat ratas (rapat terbatas) terdahulu kesepakatan awalnya sebenarnya tidak demikian," kata Juliari.
Juliari menjelaskan, dalam rapat terbatas, Gubernur Anies Baswedan meminta bantuan Kemensos untuk meng-cover keluarga yang tidak dapat bansos sembako dari Pemprov DKI. Namun data penerima bantuan yang diterima Kemensos ternyata sama dengan yang dimiliki Pemprov DKI.
"Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover keluarga yang tidak bisa di-cover oleh DKI. Artinya apa? Mereka tidak melayani atau tidak memberikan data yang sama antara penerima bantuan sembako DKI dengan sembako Kemensos," papar Juliari.
"Tapi yang terjadi di lapangan, ternyata datanya sama persis. Ini kami temui tidak di satu-dua titik, tapi di belasan titik. Saya sendiri berdialog dengan RT, RW di lapangan, dan warga," imbuhnya.
Untuk mengatasi permasalahan itu, Juliari mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan pengurus RT dan warga terkait. Akhirnya, sebut dia, warga yang mendapat bantuan dobel bersedia untuk membagi bantuannya kepada warga yang belum mendapat bantuan.
"Saya menginstruksikan agar bantuan-bantuan sembako tersebut, apabila pada saat diantar ke keluarga yang namanya ada, ditanyakan saja kepada keluarga tersebut, apabila ada tetangganya yang belum terima bantuan apa pun, dari mana pun, apakah boleh dibagi sedikit? Dan hampir semua keluarga yang mau membantu, menyanggupinya. Jadi di level grass root soal data ini tidak terlalu ribut, karena saya berdialog langsung," papar Juliari.
Namun Juliari memberikan catatan khusus. Catatan yang dimaksud ialah pembelahan bantuan harus tidak boleh dilakukan pengurus RT, atau atas seizin penerima bantuan yang dobel.
"Namun saya minta supaya bantuannya tidak langsung dibagi oleh.... Artinya, sebelum diberikan jangan langsung dibagi dua. Ditanyakan dulu kepada keluarga yang namanya ada, baru, kalau boleh dibagi, baru dibagi. Jangan di level RT, RW langsung dibagi," jelasnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyatakan pendistribusian bantuan sosial atau bansos selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar disingkat PSBB Jakarta hanya mengalami salah sasaran 1,6 persen dari 1,2 juta orang yang berhak menerimanya.
"Memang belum sempurna. Ada kekurangan di sana sini yang akan kami perbaiki," kata Anies Baswedan saat melakukan konferensi pers secara daring di Balai Kota DKI, Jumat malam, 1 Mei 2020.
Menurut Anies, salah sasaran pendistribusian paket bansos DKI, terbilang kecil. Sebab, 98,4 persen bantuan tersebut telah tepat sasaran.
"Itu suatu langkah yang harusnya diapresiasi. Tapi, 98,4 persen itu tidak menjadi berita," ujarnya.
Mantan rektor Universitas Paramadina itu menuturkan pemerintah saat ini sedang memverifikasi ulang penerima bantuan. Tujuannya agar yang tidak berhak bisa diganti dengan yang membutuhkan. Sebab, ada warga yang tergolong mampu bahkan sudah meninggal masuk sebagai penerima bantuan.
Pada tahap kedua pendistribusian bantuan, kata Anies, bakal ada lebih banyak lagi warga yang menerima manfaat. Bansos bakal didistribusikan setiap pekan oleh pemerintah.
"Bantuan yang akan diberikan bakal jauh di atas 1,2 juta orang. Kami berharap dengan bantuan itu masyarakat bisa melewati masa-masa PSBB Jakarta ini dengan baik."
