Kembali kritisi Menkopolhukam, Pengamat Sebut Mahfud MD Tak Paham Makna PSBB
RADAR NONSTOP- Pengamat sosial politik Tamil Selvan kembali menyoroti dan mengkritisi wacana Menkopolhukam tentang relaksasi PSBB yang terkesan ngotot.
Dirinya menyetujui kebijakan penerapan PSBB merupakan metode yang paling tepat bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Namun pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini mengatakan bahwa Mahfud tidak mengerti maksud dari PSBB jika terus ngotot menyuarakan relaksasi atau pelonggaran.
"Pak Mahfud ini tidak mengerti, PSBB itu adalah lockdown versi relaksasi. Lantas kalau ini mau dilonggarkan lagi, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ini akan membuat kekacauan dalam implementasinya." Ujar Kang Tamil.
BERITA TERKAIT :Peneliti ITS: Podcast Nofel Hanya Menjatuhkan Karir Politiknya, Perlu Kedewasaan Berfikir
Emak-emak di Jakut Teriak Beras Mahal, Komunikolog: Pemerintah Harus Cari Solusi
Pengamat ini mengatakan bahwa landasan kajian Mahfud dalam mewacanakan relaksasi ini terbilang ngawur, karena terkesan mencari-cari alasan dari kegagalan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
"Pak Mahfud beralasan bahwa relaksasi perlu dilakukan karena penerapan PSBB yang berbeda di berbagai tempat, dan ada orang yang melanggar aturan dengan begitu mudahnya. Nah, ini semua karena aturan pemerintah dibuat tanpa sanksi sehingga menjadi mandul, serta adanya peraturan dari masing-masing menteri yang tumpang tindih. Jadi jangan kegagalan pemerintah dijadikan alasan kembali oleh pemerintah, ini ngawur namanya." Kritiknya
Terkait pidato Presiden yang meminta agar menjaga sisi ekonomi supaya tidak mati, Kang Tamil sependapat namun dirinya mengatakan bahwa semua kebijakan harus dikaji dengan seksama.
"Jika poinnya menjaga rantai supply, okay. tapi demand domestik dan dunia juga sedang hancur, lantas kita mau bagaimana? Aturan tentang pengecualian 8 sektor ekonomi dimasa PSBB itu sudah mencakup tulang punggung perekonomian dimasa krisis, kalau mau lebih dari itu, saya khawatir wacana ini mengundang persepsi bahwa ini adalah pesanan khusus sekelompok pengusaha kepada pemerintah." Jelasnya.
Dirinya kembali mengingatkan agar pemerintah bisa melakukan evaluasi terkait kebijakan yang telah diambil dan melakukan penyempurnaan.
"Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa penyaluran bansos saat ini sangat berantakan, ini yang harus diprioritaskan untuk dibenahi oleh pemerintah agar mengupayakan pendataan yang akurat guna pemberian bansos gelombang berikutnya." Sambungnya.
Ketika ditanya kapan waktu yang tepat untuk menerapkan relaksasi PSBB, dirinya mengatakan tidak ada kata relaksasi dalam PSBB.
"Tidak ada relaksasi, pilihannya adalah memperpanjang masa PSBB dengan memperketat penerapan sanksinya, atau mencabutnya sekalian, sebab kita tidak bisa memprediksi kapan wabah ini akan berakhir, kita hanya bisa berasumsi keadaan sudah menjadi baik dengan berpatokan pada kurva angka terinfeksi yang menurun, dan itu tergantung dari tegasnya penerapan PSBB tersebut." Tutupnya.
