RADAR NONSTOP - Gembar-gembor wacana pembentukan Paniti Khusus (Pansus) Kartu Sehat Bekasi Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) hingga kini tak jua kunjung didengar kejelasannya. Apakah benar akan dibentuk apa tidak?
Tuti Sariningsih, salah seorang Akademisi dengan tegas mengatakan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) KS-NIK oleh Dewan Kalimalang (DPRD Kota Bekasi - red) hingga kini tidak jelas statusnya, ibarat kata masuk angin alias Gertak Sambal.
"Hingga kini, belum ada titik terang karena Anggota DPRD belum sama sekali memberikan sikapnya atas keseriusan pembentukan Pansus KS yang mana selama ini selalu digembar-gemborkan. Kalau ibarat kata masuk angin alias Gertak Sambel," tegas Mbak Uut - sapaan akrabnya kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Minggu (23/2/2020).
BERITA TERKAIT :Kena Masalah, Akun Tiktok Herkos Voters Dilaporkan ke Polres Kota Bekasi
Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional
Dosen pengajar di MAJI BUSINESS SCHOOL dan Institute STIAMI ini menjelaskan kalau sejak beberapa waktu lalu informasinya DPRD Kota Bekasi sudah melayangkan pengajuan ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Negara terkait Audit Anggaran Kartu Sehat Bekasi.
"Padahal, banyak pertimbangan yang logis untuk dilaksanakannya Pansus KS-NIK. Seperti pembelian obat untuk pasien KS, menyelidiki kenapa bisa warga yang mampu dapat menggunakan program Kartu Sehat yang mana hal itu bertentangan dengan Undang-undang, sebab Undang-undang menyuruh buat warga miskin bukan orang yang mampu. Mungkin hal itu salah satu faktor penyebab pembengkakan pagu anggaran KS setiap tahunnya. Dan masih banyak lagi faktor yang dapat menjadi acuan," terang Mbak Uut.
Tapi, lanjut Mbak Uut, kita percaya sama para Anggota DPRD akan komitmennya. Mudah-mudahan enggak masuk angin, kalau masuk angin nanti saya beliin tolak angin (obat masuk angin).
"Dengan dibentuknya Pansus KS, setidaknya kita bisa tahu kemana dan seperti apa penggunaan dana bantuan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk warga Kota Bekasi terkait dunia kesehatan. Tinggal di buka LHP BPK 2018/2019 sebagai dasar untuk langkah apapun oleh para Anggota Legislagif Kalimalang. Sebab info yang saya dapat, di KS ini ada sekumpulan oknum yang sudah dibentuk menjadi satu tim termaksud oknum orang-orang internal birokrat. Minggu ini si A yang sakit, walau batuk-pilek bawa kerumah sakit tuk menggunakan KS, Minggu depan si B atau keluarganya, begitu seterusnya. Benar tidaknya hal ini harus diselidiki lewat Pansus," tegasnya.
