Angka Kemiskinan Tak Kunjung Turun, Kinerja Pemkot Tangsel Dipertanyakan Dewan
RADAR NONSTOP- Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan Sri Lintang Rosi Aryani, menyoroti kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel).
Pasalnya, angka kemiskinan di kota berjuluk CMORE itu, selama tiga tahun terakhir tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini yang membuat politisi PKS tersebut mempertanyakan kinerja tim penanggulangan kemiskinan bentukan Pemkot Tangsel.
Menurut Sri Lintang, pihaknya belum melihat kinerja Pemkot Tangsel untuk menanggulangi masalah penurunan angka kemiskinan.
BERITA TERKAIT :Wow, Pemkot Jaksel Anggarkan Rp11 Miliar Buat Beli 50 Unit AC
Era Prabowo Terbuka, Kini Kades Berani Curhat Soal Kemiskinan
"Saya belum melihat adanya extra effort dari tim penanggulangan kemiskinan dalam mengkoordinasikan pada semua pihak untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini,” Sri Lintang.
Dengan demikian, Sri Lintang menjelaskan, meskipun angka kemiskinan di Tangsel tergolong terendah dibandingkan kota/kabupaten lain di Provinsi Banten, namun angka kemiskinan tak beranjak berkurang secara signifikan.
Hal itu, kata Sri Lintang, angka kemiskinan dapat dilihat dari tahun 2017 yang sebesar 1,69%, kemudian turun menjadi 1,62% pada 2018, dan naik lagi pada tahun 2019 sebesar 1,68%.
“Dengan mengacu pada angka-angka tersebut, maka masalah kemiskinan ini menjadi PR Pemerintah Kota dan kita semua untuk mengentaskan kelompok tersebut dari bawah garis kemiskinan,” kata Lintang.
Tim penanggulangan kemiskinan, menurutnya, harus bekerja lebih baik lagi untuk melakukan pemberdayaan dan kemandirian penduduk miskin, sehingga memberikan manfaat bagi mereka dalam perbaikan masalah sosial, ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan warga miskin.
Selain itu, tambah Lintang, program-program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) mesti ditingkatkan kualitasnya dengan pendataan yang tepat sasaran.
Masalah kemiskinan, lanjutnya, juga terkait soal kesenjangan sosial, misalnya dalam hal akses pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Jika masalah kesenjangan ini dapat dipersempit dengan mengoptimalkan PKH, yang diibaratkan tidak hanya berupa ikan namun juga diberikan kailnya.
“Sebaiknya Dinsos berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Industri Perdagangan membuat program pengentasan kemiskinan berupa pengembangan ekonomi yang komprehensif. Dengan cara ini semoga angka kemiskinan bisa berkurang,” tegasnya
