RADAR NONSTOP - Puluhan Kepala SD dan SMP Negeri se Kabupaten Bekasi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2020 yang digelar Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Bekasi.
Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kasubbag Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bekasi Yanuar mengatakan, rakor tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan informasu publuk ke arah yang lebih baik, berkualitas dan profesional.
"Dalam Rakor ini, materi yang disajikan oleh narasumber lebih banyak bersifat teknis operasional yang bisa diterapkan di masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bekasi," ujar Yanuar, di Hotel Grand Cikarang, Jababeka Cikarang Utara, Kamis (30/1/2020).
BERITA TERKAIT :Gratifikasi Wakil Ketua DPRD Kab Bekasi (Soleman) Kenapa Mandek?
Jelang Pilkada, Pj Wali Kota Bekasi Minta ASN Netral
Dalam sambutan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi yang dibacakan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bekasi mengatakan, lahirnya UU No. 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dan peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik serta No. 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, maka sebagai aparatur sipil negara (ASN) harus siap memberikan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat.
Selain itu, kata Surya, memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Sebagai pelayanan publik harus benar-benar mampu melaksanakan pelayanan sesuai standar layanan informasi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," paparnya.
Oleh sebab itu, kata Surya, maka Rakor pelayanan informasi tingkat Kabupaten Bekasi ini merupakan rangkaian kegiatan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan informasi yang ada di lingkungan Pemkab Bekasi.
"Rakor ini diharapkan dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai harapan kita bersama. Para peserta dapat mengikuti rakor dengan sungguh-sungguh dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi di masing-masing perangkat daerahnya," imbuhnya.
