Walikota Dan BPS Kota Bekasi Buka FGD Sistem Informasi Manajemen Data Integritas

RADAR NONSTOP - Pemkot Bekasi menggelar Forum Group Discusision (FGD) dengan Badan Pusat Statisik (BPS) Kota Bekasi di aula Nonon Sonthanie, Kompleks Pemkot Bekasi, Kamis (18/12).

Hadir Kepala BPS Kota Bekasi, Annazari bersama Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, Kepala Bappeda Kota Bekasi, Dinar F. Badar, Kepala Dinas Dukcapil, Taufik R dan para Camat se Kota Bekasi.

Acara ini mengandung silaturahmi antar Pemerintah Kota dengan BPS Kota Bekasi dan Forum Satu Data Kota Bekasi agar memahami alur kerja mengenai sistem jaringan komunikasi kerja, dan sinegritas antar jaringan jaringan data yang bisa masuk ke Pemerintah Kota Bekasi.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan mengamanatkan bahwa harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan juga mudah diakses antar instansibpusat dan daerah.

Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia, yang merupakan salah satu kebijakan tata kelola data pemerintah daerah.

Lebih lanjut lagi, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintah Daerah, yang menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data dan informasi guna mendukung kegiatan pembangunan di daerahnya.

Pemerintahan Daerah dalam penyediaan data dan informasi daerah menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, diantaranya data sektoral terbatas diberbagai perangkat daerah, kualitas data yang belum terjamin dan adanya kesenjangan antara data yang dibutuhkan dengan data yang tersedia.

Walikota menyampaikan tujuan FGD ini agar terintegritas dengan Forum Satu Data Lota Bekasi untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangja penyelenggaraab, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Juga untuk mewujudkan ketersediaan data mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan siap dipakaikan antar perangkat daerah. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Dan juga mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang undangan.

"Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menumbih kembangkan kesadaran kepedulian dan membangun komunitas untuk penyediaan data yang berkualitas bagi proses perencanaan pembangunan di Kota Bekasi untuk pemanfaatan data tidak terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi pemerintah, tetapi bentuk untuk kebutuhan masyarakat," ujar Wali Kota.

"Kita bentuk Good data, Good decisioin bad data bad decisioin, seperti apa yang dibilang oleh Gubernur Jawa Barat," ujarnya.

Usai sambutan, Walikota bersama Kepala BPS Kota Bekasi melakukan tanda tangan petisi untuk mensukseskan sensus kependudukan pada tahun 2020.