RADAR NONSTOP - Ormas Islam meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak pro maksiat. Oleh karena itu, massa mendesak agar acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP) dibubarkan.
"Kita ketahui bersama bahwa DWP merupakan proyek maksiat terbesar se-Asia. Ini kan bukan dilakukan pertama kali. Setiap tahunya proyek maksiat terbesar ini dilakukan Jakarta. Kami minta pertanggung jawaban Pak Anies untuk membubarkan acara maksiat itu. Pak Anies jangan pro maksiat" kata Ketua Umum GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran saat berorasi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
BERITA TERKAIT :Weleh, Weleh, PKS Goda Anies Maju Pilkada DKI Lagi
JK Gabung Anies, Bisa Gembosi Gerbong Golkar Di Prabowo
Massa yang hadir tidak lebih dari 50 orang. Mereka menuding pengunjung acara DWP difasilitasi minuman keras, lalu ada peredaran narkoba bahkan seks bebas. Mereka menilai acara musik itu merusak moral masyarakat.
"DWP merusak moral warga Jakarta. DWP dihadiri oleh berbagai kalangan muda dari nasional maupun berbagai negara. GPI mendatangi kantor gubernur untuk meminta pertanggung jawaban agar Pak Anies segera menghentikan DWP sebelum kami geruduk ke JIExpo," ucap Rahmat.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara soal perhelatan DWP 2019.
Prasetyo menuturkan DWP sendiri memberikan keuntungan bagi perekonomian Jakarta. “DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir (di tahun ini). Hajatan akhir tahun, termasuk (ada) profit untuk DKI," jelas Prasetyo.
Namun saat ditanya keuntungannya buat DKI, politisi PDIP ini menjawab tidak tahu.
DWP merupakan ajang electronic dance music (EDM) terbesar di Asia Tenggara. Acara tahunan ini selalu menghadirkan disk jockey (DJ) ternama dari seluruh dunia sehingga masuk dalam kalender even akbar dan bergengsi EDM internasional.
Tahun ini, DWP bakal digelar selama tiga hari, 13-15 Desember, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.
