Pro Kontra 15 Menteri dan Kepala Daerah Masuk Timses Jokowi-Ma’ruf Amin
RADAR NONSTOP - Kekuatan petahana (Jokowi) memenangi kontestasi Pilpres 2019 makin besar. Selain mengantongi dukungan 9 partai politik, Jokowi-Ma’ruf juga di dukung 15 menteri.
Diantara nama-nama menteri yang masuk tim kampanye Jokowi-Ma’ruf adalah, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yassona Laoly, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
Lalu, Menko Polhukam Wiranto, Mendes PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pemudan dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PAN-RB Syafruddin, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
BERITA TERKAIT :Eks Watimpres Sidarto, Dekat Dengan Jokowi Tapi Kecewa Ke Mulyono
Beda Dengan Jokowi, Prabowo Tancap Gas Tanpa Pecitraan Dan Bawa Oleh-Oleh Investasi
Masuknya 15 menteri dalam komposisi pemenangan Jokowi-Ma’ruf pun ditanggapi santai oleh kubu pendukung Jokowi.
Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding yang menyatakan bahwa keberadaan menteri di kubu Jokowi tak perlu dirisaukan. Karding menganggap wajar, apabila secara otomatis mereka tergabung dan akan menjadi jurkam Jokowi-Ma’ruf Amin.
Di sisi lain, Karding juga mengizinkan pihak Pengawas pemilu untuk bersedia memantau segala perkembangan yang dilakukan kubunya jika dianggap berpotensi melanggar aturan yang berlaku. “Kami dorong dan kami pastikan sesuai peraturan yang ada,” kata Karding.
Sementara itu, barisan kubu pendukung paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga melihat, masuknya para menteri dalam timses Jokowi-Ma’ruf, indikasi menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan.
Dahnil menilai, etika politik yang seharusnya dijunjung dalam Pilpres tidak lagi dihormati dan dihadirkan dalam ruang kontestasi politik. “15 orang menteri jadi Timses. Etika politik yang tinggi tidak lagi dihadirkan, keinginan besar mempertahankan kekuasaan membuat petahana mengerahkan semua kekuatan eksekutif yang seharusnya fokus pada tugas-tugas kenegaraan dan pembangunan,” sindir Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Selain kekuatan para menteri, Dahnil juga mengkritik cara paslon Petahana yang memaksimalkan pengaruh para kepala daerah sebagai Timses. Menurutnya, hal itu sangat berbanding terbalik dengan pihak Prabowo-Sandi, yang justru meminta para Kepala daerah untuk fokus mengurusi daerah dan tidak masuk timses.
“Kekuatan rakyat melalui relawan adalah kekuatan utama Prabowo-Sandi,” cetusnya.
