Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Kalangan Senayan Minta Jokowi Tak Ingkar Janji

Ninding | Senin, 21 Oktober 2019
Kalangan Senayan Minta Jokowi Tak Ingkar Janji
-

RADAR NONSTOP- Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bukhori Yusuf berharap Presiden Jokowi penuhi targetnya menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita perbulan.

"Target Presiden Jokowi pada pidato nya kemarin (20/10) yakni menjadikan Indonesia keluar dari jebakan negara pendapatan kelas menengah dan menuju negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta perkapita perbulan sangat mulia,saya berharap Presiden dapat memenuhi targetnya bukan sekedar gimik belaka” ungkap Bukhori di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Selain itu, Anggota DPR daerah pemilihan Jateng 1 ini juga menyoroti aspek penegakan hukum yang menurutnya lolos dari jangkauan Presiden Jokowi padahal itu adalah hal yang fundamental.

BERITA TERKAIT :
Gaduh Fasos Fasum, DPRD DKI Sebut Pengembang Perumahan Jelambar CV Harapan Baru? 
Fasos Fasum Jakarta Senilai Triliunan Rupiah Gak Jelas, Pemprov Jangan Anggap Enteng BPK?

"Aspek penegakan hukum tidak sama sekali disebutkan dalam Pidato Presiden Jokowi, padahal aspek penegakan hukum saat ini sangat penting dan fundamental karena berdasarkan pemantauan dan proyeksi masyarakat sipil," terangnya.

Lanjut dia, penegakan hukum saat ini telah dijadikan alat kriminalisasi, alat diskriminasi, alat untuk melanggar HAM dan merusak demokrasi.

Untuk itu, dirinya berharap Presiden Jokowi dapat memperbaikinya dan menciptakan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan bukan tebang pilih dan tidak tumpul keatas namun tajam kebawah.

Lebih lanjut, Bukhori berharap di masa 100 hari kerjanya pada periode kedua ini Presiden Jokowi dapat menciptakan kehidupan yang harmoni ditengah masyarakat.

"Ditengah kegalauan aspek penegak hukum, sebaiknya Presiden dapat menciptakan kehidupan yang harmoni sebagai representasi Presiden rakyat Indonesia," demikian Bukhori.