Sikapi Temuan BPK, Evi Mafriningsianti : DPRD Bisa Panggil, Nanti Kita Bahas Di Komisi IV

RADAR NONSTOP - Menyikapi temuan BPK RI dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2015 No: 40.C/LHP/XVIII.BDG/05/2016, Tanggal 31 Mei 2016 yang menyebutkan pengeluaran Kas sebesar Rp 67.946.565,00,- Tidak Dapat Dijelaskan.

Selain itu, penyalahgunaan Keuangan sebesar Rp 202.187.637,00,- dan kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran Sebesar Rp 166.828.560,00,- pada Dinas Pendidikan, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti saat dikonfirmasi perihal kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran Sebesar Rp 166.828.560,00,- pada Dinas Pendidikan mengatakan, karena ini terkait laporan keuangan tahun anggaran 2015-2016 harus ada cross check dengan Dinas Pendidikan.

Saat disinggung adakah niat memanggil pihak Dinas Pendidikan untuk dimintai keterangan terkait temuan BPK tersebut, Evi menjawab, BPK biar memfollow up sesuai prosedurnya.

"Pengawasan atas APBD dilakukan oleh DPRD, BPK melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Hasil pemeriksaan BPK harusnya diserahkan kepada DPRD, jadi harus sinergi agar akuntabilitas APBD terjamin tidak ada kebocoran. DPRD juga bisa melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait. Nanti kita bicarakan di Komisi IV," tegasnya kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Minggu (20/10).

Terpisah, M. Suwindak Marbun salah seorang warga Kota Bekasi dengan tegas mengatakan, coba surati atau klarifikasi auditor BPK, bagaimana ceritanya Keuangan APBD Kota Bekasi bisa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) padahal pihak ketiga banyak yang tidak dibayarkan karena kas kosong.

"Neracanya ngejomplang. Uang masuk, ada mata rekening, ada berita acara, kegiatan tapi uangnya tidak keluar. Ibarat orang makan terus tapi tidak buang air besar," paparnya.