RADAR NONSTOP - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan narasi yang beredar soal kegiatan audisi beasiswa bulutangkis yang disponsori Djarum Foundation. Narasi itu dituding mengandung unsur eksploitasi.
Adanya narasi yang merespon siaran pers itu KPAI memberikan klarifikasi. Sebab narasi yang beredar tersebut dianggap menyimpang jauh dari maksud KPAI.
Melalui siaran pers klarifikasi KPAI yang diterima Radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group) menyampaikan, dalam narasi-narasi tersebut, seakan-akan KPAI mendukung untuk mematikan upaya pengembangan bakat anak Indonesia, terutama dalam bidang bulutangkis.
BERITA TERKAIT :Jumlah Kejahatan Seks Di DKI Bikin Miris, Korbannya Banyak Anak-Anak
Jadi Korban Peretasan, Ketua Komisi I DPR Dukung Awak Redaksi Narasi Melapor Polisi
"Dalam narasi-narasi yang salah tersebut, disuarakan bahwa KPAI bermaksud membuat bulutangkis di Indonesia mati," terang Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty melalui siaran pers yang berhasil diterima Radarnonstop.co, Jum'at (9/8/2019).
Menurut Sitti, penyampaian klarifikasi ini bahwa yang dimaksud adalah agar Djarum menghentikan eksploitasi anak pada audisi Djarum Badminton yang mengharuskan anak memakai kaos bertuliskan Djarum.
Sebab, kata Sitti, kaos yang bertuliskan Djarum tersebut yang identik dengan merek dan brand image produk rokok.
"Fokus pesan ini adalah bukan menghentikan audisinya. Namun tetap bisa melakukan audisi dengan catatan tidak menyertakan anak-anak dengan identitas dan brand image baik melalui company image dan colour image yang memiliki kesamaan pokok untuk mempromosikan image perusahaan maupun image produk dalam audisi tersebut," jelas Sitti Hikmawatty.
Sehingga, sambung Sitti, dalam audisi tersebut tidak terjadi eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak Indonesia, terutama sebagai alat marketing.
KPAI membeberkan, sikap tentang adanya eksploitasi ini sudah menjadi pemahaman bersama dengan pemerintah saat KPAI melakukan case conference, yang saat itu dihadiri oleh beberapa unsur kementerian seperti Kemenko PMK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Kemenpora , BPOM, Bappenas termasuk juga Organisasi masyarakat sipil, Pokja Tembakau Kontrol-KPAI dan rekan-rekan media.
"Bahwa pertemuan tersebut juga sama-sama memahami, penting untuk tetap melanjutkan kegiatan audisi. Namun menghilangkan unsur eksploitasinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah no 109 tahun 2012,"kata Sitti.
Kendati demikian, KPAI berharap agar kasus seperti ini menjadi perhatian bersama. Hal itu dimaksudkan agar semua pihak terhindar dari kerugian akibat pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dalam kasus ini.
