RADAR NONSTOP - Jelang musyawarah nasional (Munas) DPP Partai Golkar ajukan perombakan struktur kepengurusan ke Kemenkumham. Diduga kuat Airlangga Hartarto gelar politik belah bambu.
Pengajuan perombakan struktur ini diungkapkan oleh Ketua DPP Golkar Lawrence Siburian saat menghadiri diskusi bertajuk Ngebut Munas Parpol, Jelang Kabinet Baru di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
"DPP mengusulkan merombak atau mengubah kepengurusan ke Kemenkumham," ungkap Lawrence.
BERITA TERKAIT :Dia menilai perombakan struktur DPP Golkar ke kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly itu tidak punya urgensi yang mendesak. Sebab, dalam tahun ini, Golkar akan mengadakan musyawarah nasional (munas).
Selain itu, kata Lawrence, pengajuan perubahan struktur kepengurusan itu melanggar aturan dasar dan rumah tanggal (AD/ART) partai Golkar. Menurutnya, dengan keputusan itu, justru potensi perpecahan di Golkar semakin menguat.
"Itukan bertentangan dengan AD/ART dan berpotensi timbulkan perpecahan dan apa urgensinya sudah mau munas kok," ujar Lawrence.
Ketika disinggung soal indikasi perubahan struktur kepengurusan itu untuk menyaring loyalis Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Lawrence tidak mau berspekulasi lebih dalam. "Mungkin ditanya ke Airlangga saja seperti itu," ujar dia.