RADAR NONSTOP - Keuangan negara masih normal. Tapi, kondisi tersebut bukan berarti aman.
Pemerintah diminta kreatif agar duit negara tidak jebol dan kedodoran. Hal ini ditegaskan Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya dikutip dari Rakyat Merdeka (rmco.id)
Dia menilai, kondisi keuangan negara saat ini dalam keadaan normal. Pemasukan negara dari berbagai sektor terus mengalir sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan masyarakat.
BERITA TERKAIT :DPRD DKI: Generasi Z Berkontribusi Besar Kendalikan Inflasi
Rafael Alun Tetap Dibui 14 Tahun, Orang Pajak Yang Tajir Kapan Diusut Lagi Nih?
Namun, Berly menilai, anggaran negara masih terus mengalami defisit. Artinya, pemerintah perlu lebih kreatif menggali dan memperluas sumber pendapatan. Selain meningkatkan tax ratio, juga menggali cukai yang belum digarap selama ini. Bukan mengutak-atik cukai dari sektor industri, yang sudah menjalankan kewajibannya secara baik dan memenuhi target.
“Memang, pada periode Januari-Maret 2019, kondisi keuangan negara menipis. Namun, mulai akhir Maret hingga April dan seterusnya, seiring dengan pembayaran pajak tahunan dan mengalirnya pemasukan negara dari sektor lainnya, kondisi keuangan mulai stabil sehingga tidak ada masalah," katanya di Jakarta, Selasa (9/7).
Dosen Fakultas dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) ini menjelaskan, banyak potensi-potensi sumber pendapatan yang selama ini belum disentuh atau belum direalisasikan.
“Yang perlu diperbaiki adalah pendapatan negara di bidang pajak. Target pajak kita selama ini belum tercapai 100 persen. Selain itu, tax ratio pajak kita juga masih rendah. Baru pada angka 10-12 persen dari GDP kita. Padahal, di negara tetangga seperti Thailand saja, sudah mencapai 17 persen. Karena itu, sudah saatnya tax ratio kita dinaikkan," jelasnya.
Berly menegaskan, pajak negara masih bisa terus digenjot, terutama pajak orang pribadi. Saat ini warga negara yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) juga masih kurang. Ditambah juga perusahaan perusahaan pertambangan, masih banyak yang belum membayar pajak.
"Untuk itu, pemerintah harus lebih serius memperhatikan dan menggali potensi pajak dari sektor pertambangan terutama perusahaan perusahaan pertambangan yang masih lalai dalam menjalankan kewajibannya pajaknya terhadap negara," ujarnya.
Selain pajak, Berly juga menyoroti cukai. Menurutnya, target penerimaan cukai tahun 2019 ini tidak perlu diutak-atik. Yang perlu digali di sektor cukai adalah potensi cukai yang ada di luar negeri, tapi belum dikenakan di dalam negeri. Salah satunya, cukai minuman bersoda maupun minuman yang mengandung kadar gula yang sangat tinggi.
Di luar negeri, jenis minuman berkadar gula tinggi yang dapat menimbulkan penyakit dalam jangka panjang sehingga membutuhkan biaya perawatan kesehatan pada masyarakat yang mengkonsumsinya, dikenakan cukai cukup tinggi.
"Sudah saatnya, pemerintah Indonesia menerapkan cukai terhadap minuman yang mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan tubuh,” tuturnya.
Selaun itu, pemerintah juga perlu menerapkan cukai bagi plastik dan industri plastik. Alasannya, plastik jangka pendek dan jangka panjang menimbulkan pencemaran lingkungan, dan bahkan merusak lingkungan.
"Penerapan biaya atas penggunaan plastik bukan hanya dilakukan oleh pengusaha atau pengelola supermarket dan sejenisnya kepada masyarakat sebagai konsumen, tapi harus dilakukan langsung oleh pemerintah," katanya.
Terkait hal ini, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Anshor (GP Ansor) Sumantri Suwarno menyesalkan pemerintah, yang terlalu banyak berkutat pada penarikan cukai di industri rokok atau tembakau. Sedangkan cukai di produk atau industri lainnya, masih diabaikan.
