RADAR NONSTOP - Koalisi Jokowi sudah penuh sesak. PPP memberikan sinyal agar PAN dan Demokrat jangan dulu mimpi masuk dalam barisan koalisi.
Jika PAN dan Demokrat masuk koalisi tentunya ada harga yang harus dibayar yakni soal kursi kabinet. Nah, koalisi Jokowi sendiri hingga saat ini belum pasti.
Walaupun Ma'ruf Amin sebagai Wapres terpilih sudah memberikan sinyal soal porsi masing-masing yang tergabung sudah pasti ada. Tapi, semua itu adalah preogratif Presiden Jokowi.
BERITA TERKAIT :Kylian Mbappe Ingin Main Bareng Cristiano Ronaldo
Vinicius Junior, Pemain Pria Terbaik FIFA 2024
Bulan ini menjadi penentu apakah PAN dan Demokrat akan menjadi satu barisan. Jokowi tentunya bisa belajar pada 2014, di mana PAN yang tergabung dalam koalisi di tengah jalan tapi terkesan tidak patuh dengan kebijakan pemerintah.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, hingga saat ini partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin belum dapat memastikan soal penambahan partai untuk menjadi anggota koalisi.
Menurut Arsul, semua partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) saat ini masih tidak ingin ada penambahan partai baru.
"Kalau di Koalisi Indonesia Kerja, sudah enggak usah tambah (partai baru), ya PPP menghormati lah," ujar Arsul Sani, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Dalam politik memang tak ada kawan abadi karena yang ada adalah soal kepentingan abadi.
Oposisi Saja
Pasca SBY tak lagi jadi Presiden, Partai Demokrat belum pernah secara tegas dan nyata menjadi oposisi. Sejarah oposisi partai pasca reformasi 1998 pertama kali dilakukan PDI Perjuangan.
Partai besutan Megawati ini secara tegas menyatakan oposisi selama dua periode SBY menjabat. Getir dan pahit menjadi oposisi memang dirasakan PDI Perjuangan.
Bahakan banyak kader Banteng di daerah harus masuk bui lantaran dugaan korupsi.
Begitu juga dengan Gerindra, partai ini juga sudah terbiasa oposisi. Sejak era SBY hingga Jokowi periode pertama, Prabowo mengambil jalan oposisi.
Lalu bagaimana dengan Demokrat?
Di 2014, saat Demokrat mendukung Prabowo-Hatta Rajasa, partai ini juga mengambil jalan tengah dengan istilah peyeimbang. Di kalangan politisi, sikap ini sering kali diplesetkan abu-abu dan tak jelas jenis kelaminnya.
Kini Deomkrat dihadapkan lagi dengan dua pilihan. Apakah koalisi atau oposisi. Dan kembali kepada sikap abu-abunya.
Begitu juga dengan PAN. Partai ini sebaiknya oposisi. Karena sejak era SBY, PAN selalu berada dalam kabinet.
Bahkan saat Prabowo-Hatta kalah, PAN balik arah dan mendapatkan jatah menteri dari Jokowi.
