Pengamat Minta Jokowi Benahi Komunikasi Antar Lembaga
RADAR NONSTOP- Pengamat Komunikasi Politik, Ari Junaedi berharap Joko Widodo-Maruf Amin bisa melaksanakan janji-janji kampanyenya usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.
Ari menilai Presiden Jokowi harus segera tancap gas mengingat sisa masa jabatannya tinggal sebentar lagi sebelum memasuki periode keduanya.
"Apa yang menjadi titik lemah pemerintah periode lalu terutama dari sisi koordinasi antar instansi dan kelembagaan harus mendapat prioritas pembenahan. Tidak boleh lagi ada tiap kementeriaan memiliki pola pandang yang beda. Misal kebijakan Kementerian Perdagangan bertolak belakang dengan Bulog," ujarnya di Jakarta, Minggu (30/6/209).
BERITA TERKAIT :Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral
Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?
Menurut peraih penghargaan WCO Sertifikat Merit 2014 atas kiprahnya menangani tata kelola komunikasi di Ditjen Bea Cukai itu, rentang kendala komunikasi di era Jokowi - JK memang menjadi problem utama.
Bahkan, sambung dia, ada dua menteri yang menyikapi suatu persoalan yang sama namun dengan komentar yang saling bertolak belakang. Publik akan menilai presiden tidak mampu mengendalikan kebijakan para anak buahnya. Padahal seorang menteri tidak boleh insubordinasi dengan perintah atasan.
Bagi Ari, diskursus soal apakah kader partai pendukung pasangan Prabowo - Sandiago diajak masuk kabinet atau tidak, Ari lebih menekankan kepada hak preogratif presiden.
"Terserah Jokowi - Amin menarik mereka atau tidak, tentu sesuai aspek akomoditas politik saat ini. Idealnya memang Jokowi - Amin hanya menyertakan partai-partai pendukungnya yang terepresentasi di parlemen. Tidak elok jika menarik kader partai yang tidak "nyangkut" di Senayan, alih-alih kader partai yang selama ini mendegradasi bahkan membully habis Jokowi-Amin. Saya kira pendukung #01 tidak akan nyenyak tidurnya jika Fadli Zoon atau Hanafi Rais masuk kabinet," pungkasnya.
