RADAR NONSTOP - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), PKS nampaknya galau. Apakah tetap setia ke Prabowo atau gabung ke koalisi Jokowi?
Sikap abu-abu PKS ini tentunya membuat simpatisannya bingung. Awalnya PKS haikul yakin jadi oposisi kritis terbuka. Tapi kini PKS membuka ruang opsi koalisi dengan pemerintah belum tertutup.
Sebagian elit PKS berkehendak oposisi dan tetap menjadi bagian koalisi Adil Makmur bersama Gerindra.
BERITA TERKAIT :Jokowi, Redup Di Jakarta Dan Bersinar Ke Jateng Hingga Ocehan Ara Yang Ngaco
PKS Mulai Dibenci Di Depok, Imam Tumbang Dan Ahmad Syaikhu Jeblok
Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan belum ada keputusan untuk menjadi oposisi atau gabung ke koalisi Jokowi. Menurutnya, hal itu nanti ditentukan oleh Majelis Syuro PKS.
"Kita lihat perkembangan yang ada secara politik dan yang kedua adalah bagaimana sikap dari majelis syuro. Saya kan eksekutif, saya tidak bisa sendiri kecuali harus berdasarkan keputusan majelis syuro," kata Sohibul di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengajak parpol anggota Koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo-Sandi untuk merapatkan barisan, merapatkan saf. Dia ingin sikap politik koalisi ini tetap konsisten.
"Saatnya kita merapikan saf untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang. Selama kita istikamah membela rakyat, sama saja kebaikan yang didapat baik di dalam ataupun di luar pemerintahan," ujar Mardani dalam keterangan pers tertulis, Jumat (28/6/2019).
"Koalisi Adil Makmur sangat layak diteruskan menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengawal agar pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat," sambung Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini.
