RADAR NONSTOP - Kerja marah-marah tidak jaminan. Buktinya kini Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penilaian pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
WTP untuk DKI Jakarta dua kali berturut-turut atau semasa Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Opini WTP disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/5).
BERITA TERKAIT :Anies Disuruh Rebut Kursi Gubernur Jakarta, Surya Paloh Ogah Tekor Dua Kali Ya?
Ahok Tak Sekuat Dulu, Pamor Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono Melejit
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018," kata Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.
Jajaran Pemprov DKI yang memadati ruang paripurna pun bertepuk tangan mendengar pidato Wakil Ketua BPK. Mereka langsung membentangkan spanduk "Kita Bisa" dari balkon ruang paripurna.
Opini WTP ini merupakan yang kedua kalinya diraih Pemprov DKI sejak dipimpin Gubernur Anies Baswedan pada 2017 lalu.
Atas perolehan opini WTP ini, Anies menyampaikan apresiasinya kepada aparatur sipil negara (ASN) yang telah mengupayakan WTP.
"Mereka semua bekerja siang-malam dalam arti yang sesungguhnya. Laporan- laporan audit itu bermunculan bisa jam 2-3 pagi. Minggu lalu mereka sahur di kantor. Mereka kerja all out untuk menyelesaikan ini semua," ujar Anies.
Diketahui, sejak era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pemprov DKI cuma mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) empat tahun berturut-turut, yaitu pada 2013, 2014, 2015, dan 2016.
