Perlintasan Kereta Api Bikin Macet, Butuh Biaya Rp 571 Triliun

RADAR NONSTOP - Macet di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) makin kronis. Solusinya adalah integrasi antarmoda transportasi publik.

Sistem mirip di luar negeri ini di mana transportasi bisa menyambung dari kota satu ke kota lain. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan integrasi antarmoda transportasi di Jabodetabek membutuhkan biaya yang tinggi. 

Angka Rp 571 triliun disebut Anies dibutuhkan untuk membangun transportasi yang terintegrasi tersebut.

"(Rp 571 triliun) itu adalah anggaran pembangunannya. Jadi misalnya kita akan membangun MRT sekarang baru 16 km nanti akan dibangun 231 km, LRT lebih dari 120 km, lalu kereta api yang ada di bawah akan dinaikkan itu muter 27 km sehingga tidak ada lagi kemacetan akibat kereta api yang berhenti," ujar Anies di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).

Anies menyebut pelintasan sebidang kereta api masih menjadi masalah di Jabodetabek. Untuk itu pelintasan sebidang akan diganti dengan jalan layang atau flyover, yang anggarannya termasuk dalam Rp 571 triliun untuk transportasi terintegrasi itu.

"Itu termasuk dalam anggaran Rp 571 T. Ini bukan sekadar membangun yang baru tapi juga mengoreksi masalah yang selama ini ada dan kita sudah cek kalau menggunakan underpass tidak mungkin karena tempatnya sebagian sempit," kata Anies.

"Selain itu, jalur KA memisahkan antarkampung, antarwarga, antarlingkungan, ketika dibuat naik, di bawahnya akan dibuat jogging track dan bike track sepanjang Jakarta. Jadi di bawahnya nanti kayak taman dengan itu dinaikkan di atas itu termasuk perencanaannya," imbuh Anies.

Pemprov DKI Jakarta telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin percepatan integrasi transportasi Jabodetabek. Nilai anggaran itu juga pernah disampaikan Anies usai mengikuti rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) pada Senin, 11 Maret 2019.

Rapat diikuti pula Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Bambang Brodjonegoro. Saat itu, Anies mengatakan, dalam rapat tersebut, telah disepakati dana yang akan digunakan sebesar Rp 571 triliun dalam 10 tahun. Dia mengatakan dana diambil dari berbagai sumber.

Dipimpin Anies 

DKI Jakarta diberi target pembangunan transportasi, baik TransJakarta, MRT, maupun LRT. Pembangunan transportasi, menurut Anies, akan bekerja sama dengan daerah penyangga lainnya.

Menurut Jokowi butuh investasi hingga Rp 571 triliun untuk menuntaskan permasalahan kemacetan di wilayah Jabodetabek dalam 10 tahun ke depan. Biaya tersebut sudah termasuk penataan ruang, pembangunan permukiman hingga sanitasi.

"Tadi sudah hitung termasuk transportasi, pemukiman dan lain-lainnya butuh Rp 571 triliun," kata Jokowi usai menjajal MRT Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi tersebut akan dipimpin nantinya oleh badan transportasi baru yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta.

"Kita tadi sudah sepakati dengan Gubernur DKI, Jawa Barat, dengan Wali Kota Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dan Tangsel untuk membentuk entitas baru supaya lebih fleksibel. Pembangunannya tidak birokratis, bisa cepat, sehingga angka Rp 571 triliun tadi bisa segera diimplementasikan tanpa proses yang ruwet," terang Jokowi.