RADAR NONSTOP - Utang luar negeri atau ULN Indonesia naik. Lonjakannya mencapai sekitar Rp 77 triliun.
Bank Indonesia (BI) kalau ULN Indonesia pada akhir Januari 2019 mencapai US$ 383,3 miliar atau setara dengan Rp 5.366 triliun (kurs Rp 14.000).
Utang ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 190,2 miliar setara dengan Rp 2.662 triliun, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar US$ 193,1 miliar setara dengan Rp 2.703 triliun.
BERITA TERKAIT :Utang Nelayan, Petani & UMKM Diputihkan, Rentenir Kapan Dibabat Habis Pak Presiden?
Ikan Ke Darat Di Pantai Carita Banten, Warga Heboh Sinyal Tsunami
Dikutip dari BI, Posisi ULN tersebut meningkat US$ 5,5 miliar atau setara dengan Rp 77 triliun dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya karena neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Hal ini menyebabkan utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.
Secara tahunan, ULN Indonesia Januari 2019 tumbuh 7,2% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya. Pertumbuhan ULN yang relatif stabil tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta.
ULN pemerintah sedikit meningkat pada Januari 2019. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2019 sebesar US$ 187,2 miliar atau tumbuh 3,7% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,1% (yoy).
Pertumbuhan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Januari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia.
Kenaikan posisi ULN pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi Pemerintah dalam pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah.
"Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui ULN pemerintah antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi," tulis BI.
