Paksakan Agung dan Syaikhu, FBR Ancam Boikot PKS di Pemilu 2019

RADAR NONSTOP - FBR (Forum Betawi Rempug) kembali menegaskan penolakan terhadap dua kader PKS, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

FBR menilai, faktor sosial dari cawagub yang diusulkan PKS tak dikenal luas oleh dominan masyakarat Betawi.

"Menolak Cawagub DKI Jakarta dari PKS karena kita tidak mengenal sosok tersebut," kata Ketua FBR Jaksel, Solahudin Yasin di Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

BERITA TERKAIT :
Dedi Mulyadi Sudah 71,5 Persen, Syaikhu Gak Laku Dan PKS Lagi Anjlok

---

RIDO Kalah Di-Survei Dengan Pram-Rano, KIM Plus Masih Mandek Akibat Janda Kaya

---

Yasin menegaskan kelompok FBR Jaksel dan wilayah Jakarta lainnya sepakat untuk menolak Cawagub DKI Jakarta dari PKS.

Diketahui PKS menyodorkan dua nama Cawagub DKI Jakarta pengganti Sandaga Uno. Keduanya yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

"Kami FBR menginginkan sosok yang benar-benar peduli terhadap masyarakat Betawi khususnya dan masyarakat Jakarta secara umum," ucapnya.

Yasin menyebut masyakarat DKI Jakarta tak dilibatkan dalam rekomendasi Cawagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Oleh karena itu, Yasin menegaskan jika PKS ngotot menyodorkan dua nama tersebut maka FBR akan memboikot PKS di Pemilu 2019.

"Jika PKS memakasakan dua nama yang ada Untuk Wagub DKI, maka kami FBR akan mengkampanyekan warga Betawi tidak memilih PKS di Pileg 2019 nanti, suara kami FBR akan diberikan ke partai lain," jelasnya.

"Kami FBR menginginkan sosok yang benar-benar peduli terhadap masyarakat Betawi khususnya dan masyarakat Jakarta secara umum," imbuh dia.

Yasin berharap sosok Wagub DKI Jakarta nantinya bisa bekerja sama dengan Gubernur Anies Baswedan. Namun, Yasin tak menyebut sosok siap yang dimaksud.

"Kami menginginkan Wagub DKI Jakarta yang bisa bekerjasama dengan Gubernur saat ini untuk memajukan Jakarta dan bersama-sama menjaga ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Wagub Berpoligami

Sebelumnya, BBM (Barisan Betawi Milenial) juga mengeluarkan statement keras, menolak wagub yang berpoligami.

“Kami menolak wagub yang berpoligami, belum pernah ada sejarahnya gubernur ataupun wakil gubernur DKI Jakarta yang berpoligami,” tegas Ketua Presidium BBM, Muhidin Mukhtar, belum lama ini.