BBM: Larangan Berpoligami Masukin Dong di Tatib

RADAR NONSTOP - Penolakan terhadap poligami kembali mencuat. Kali ini disampaikan oleh BBM (Barisan Betawi Milenial). Warga DKI menolak wakil gubernur berpoligami.

Begitu dikatakan Ketua Presidium Barisan Betawi Milenial (BBM), Muhidin Mukhtar, saat berbincang santai dengan radarnonstop.co, terkait Cawagub DKI Jakarta.

“Belum pernah ada sejarahnya gubernur ataupun wakil gubernur DKI Jakarta yang berpoligami,” ujar Muhidin tanpa merinci secara jelas nama yang berpoligami.

Muhidin menyampaikan, berdasarkan riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, yang mengakibatkan perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan.

Muhidin mengatakan BBM percaya memperjuangkan keadilan dan penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga dan rumah. Maka, untuk mewujudkan hal itu, pihaknya menentang praktik poligami.

Kedepannya, BBM akan memperjuangkan pemberlakuan larangan poligami agar dimasukkan dalam tatib (tata tertib) pemilihan Cawagub DKI Jakarta yang sedang digosok oleh legislatif di Kebon Sirih.

“Tolong dimasukkan dalam tatib pemilihan wagub, larangan berpoligami, DPRD DKI Jakarta jangan melukai perasaan rakyat Ibukota terutama kaum Ibu dan perempuan,” pinta Muhidin.

Sebelumnya, penolakan poligami dilontarkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bahkan PSI bertekad akan memperjuangkan revisi atas Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami.

Penolakan PSI terhadap poligami ini sebagai wujud pembelaan terhadap kaum perempuan agar negara tidak melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan. 

"Apakah kalian akan rela jika ibu kalian diduakan? Apakah Bro and Sis rela jika kakak atau adik Bro and Sis dimadu? Apakah Bro and Sis rela jika anak Bro and Sis menjadi istri kedua atau ketiga? Tidak, kita pasti tidak rela,” tutur Ketua Umum PSI, Grace Natalie, belum lama ini.